JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus mematangkan rencana ekspor listrik hijau ke Singapura di tengah proses negosiasi harga yang belum menemui titik temu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, meskipun nota kesepahaman (MoU) sudah diteken sejak setahun lalu, penyelarasan aspek komersial tetap menjadi prioritas utama sebelum proyek transmisi lintas negara tersebut berjalan.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah memegang kendali penuh atas regulasi, perizinan, serta penentuan harga jual listrik. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kesepakatan yang tercipta memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak. Baginya, komitmen jangka panjang harus berpijak pada prinsip saling menguntungkan atau win-win solution bagi Indonesia dan Singapura.
“Harganya belum deal. Belum win-win. Justru saya katakan, harganya belum ada titik temu, makanya belum ada kesepakatan. Kalau sudah ada harganya, baru saya buat aturannya,” ujar Bahlil di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Skema Bisnis dan Peran Danantara
Implementasi perdagangan energi lintas batas ini nantinya bakal menggunakan skema business-to-business (B2B). Pemerintah membuka peluang bagi Badan Pengelola Investasi Danantara untuk bersinergi dengan entitas negara Singapura atau melibatkan sektor swasta dalam eksekusi proyek transmisi.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menunjuk Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai institusi utama dalam mengawal implementasi perdagangan listrik tersebut.
Keterlibatan Danantara diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek yang sudah dibahas cukup lama.
Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penunjukan Danantara merupakan langkah konkret untuk memastikan rantai pasok energi hijau berjalan optimal.
Sinergi ini juga mencakup bidang ekonomi digital, keamanan siber, hingga ketahanan pangan di masa depan.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya sedang merancang kolaborasi bersama perusahaan energi asal Singapura seperti Keppel dan Sembcorp. Rencana awal diproyeksikan mencakup ekspor listrik secara bertahap, mulai dari kisaran 600 megawatt hingga 1,2 gigawatt, dengan potensi total kapasitas mencapai 3,4 gigawatt di masa mendatang.
Dampak Bagi Ekonomi Indonesia
Kehadiran proyek ini memiliki urgensi tinggi bagi Indonesia, terutama dalam mengakselerasi transisi energi sekaligus menciptakan sumber pendapatan negara baru dari sektor energi terbarukan.
Bagi pelaku industri di dalam negeri, kepastian harga yang dinegosiasikan saat ini menentukan seberapa besar nilai ekonomi yang dapat dipetik dari aset energi nasional.
Jika negosiasi harga tercapai dengan nilai yang kompetitif, arus investasi untuk infrastruktur transmisi kabel bawah laut dipastikan akan meningkat tajam.
Di sisi lain, publik dan investor kini menantikan finalisasi aturan teknis yang akan diterbitkan Kementerian ESDM. Bahlil menjanjikan bahwa seluruh proses tersebut akan mengikuti kaidah hukum yang berlaku.
Meski negosiasi berjalan cukup alot terkait penetapan harga, perkembangan diskusi antara Jakarta dan Singapura dinilai tetap berada pada jalur yang positif.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah memfinalisasi poin-poin yang masih menggantung agar ekspor listrik tidak sekadar menjadi transaksi komersial, melainkan pendorong keberlanjutan ekonomi bagi Indonesia.
Hingga kini, publik masih menunggu kabar terbaru mengenai kapan negosiasi harga listrik ini akan resmi disepakati. Keputusan akhir mengenai harga menjadi penentu kapan pembangunan fisik transmisi listrik lintas negara ini bisa segera dimulai di lapangan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.