DPR Sepakati Lanjut Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN 2025

JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Rapat Paripurna DPR RI yang beragenda Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Dalam sidang tersebut, pandangan umum disampaikan secara berurutan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, hingga Fraksi Partai Demokrat.

Pengelolaan APBN 2025 Dinilai Kredibel dan Terpercaya

Secara umum, seluruh fraksi menilai pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2025 telah menunjukkan tingkat kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas yang patut diapresiasi, di tengah berbagai dinamika dan ketidakpastian ekonomi global. Pelaksanaan anggaran dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus menjadi pendorong keberlanjutan pembangunan.

Apresiasi khusus disampaikan terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini dinilai sebagai bukti nyata konsistensi pemerintah dalam menjaga standar tata kelola keuangan negara yang semakin baik.

Masukan Konstruktif demi Penguatan Fiskal

Selain memberikan apresiasi, anggota dewan juga menyampaikan sejumlah catatan dan masukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan lembaga perwakilan rakyat. Berbagai saran tersebut antara lain:

1. Memperkuat strategi dan basis penerimaan negara
2. Mengoptimalkan pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Menjaga kehati-hatian dan keberlanjutan pengelolaan utang negara
4. Terus meningkatkan kualitas tata kelola fiskal dan akuntabilitas keuangan

Seluruh masukan diharapkan dapat memperkokoh ketahanan fiskal nasional dan menjadikan APBN instrumen pembangunan yang semakin tangguh ke depannya.

Berdasarkan pandangan yang telah disampaikan, seluruh fraksi pada prinsipnya menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai tata tertib dan mekanisme di DPR RI.

Pemerintah Tegaskan APBN 2025 Fondasi Pembangunan

Sebelumnya saat menyampaikan Keterangan Pemerintah, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN Tahun Anggaran 2025 memiliki nilai strategis yang sangat penting.

“APBN 2025 disusun untuk menjaga keberlanjutan, memperkuat fondasi, serta memastikan akselerasi program pembangunan tetap berjalan optimal,” ujar Menkeu dikutip dari siaran pers, Selasa (7/7).

Ia juga menekankan bahwa capaian opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan landasan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

“Ini bukti konsistensi transparansi dan akuntabilitas fiskal, namun kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dari waktu ke waktu,” tambahnya.

Pemerintah menyambut baik apresiasi, pandangan, dan masukan yang disampaikan seluruh fraksi. Poin-poin tersebut akan menjadi bahan penting dalam tahapan pembahasan selanjutnya.

Pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan transparan guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memperkuat ketahanan fiskal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Persetujuan prinsip dari seluruh fraksi DPR RI menjadi langkah maju dalam proses pertanggungjawaban keuangan negara tahun 2025. Sinergi antara pengawasan lembaga legislatif dan pengelolaan eksekutif diharapkan semakin memperkokoh kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Q: Apa keputusan utama dari rapat paripurna ini?
A: Seluruh fraksi DPR RI pada prinsipnya menyetujui RUU Pertanggungjawaban APBN 2025 untuk dibahas lebih lanjut.

Q: Apa capaian penting yang diapresiasi DPR?
A: Pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2025.

Q: Apa saja fokus masukan yang disampaikan DPR?
A: Meliputi penguatan penerimaan negara, pengelolaan SAL, kehati-hatian utang, serta peningkatan kualitas tata kelola fiskal.