Ruang rapat gedung parlemen Senayan tiba-tiba memanas. Suasana yang biasanya formal mendadak penuh ketegangan, bukan karena pembahasan anggaran yang alot, melainkan gara-gara saling sindir soal etika kerja.
Giliran para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini angkat bicara, membalas kritik tajam yang sempat dilontarkan oleh pimpinan Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.
Nur Baitih, Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI), menjadi garda terdepan yang menumpahkan kekesalan rekan-rekannya. Ia merasa pernyataan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, soal buruknya mentalitas PNS dan PPPK sudah kelewatan.
Baginya, tudingan itu tidak hanya tidak adil, tapi juga menampar dedikasi ribuan pegawai yang setiap hari berhadapan langsung dengan urusan publik.
Sindiran Balik Soal Kursi Kosong
Tak tinggal diam, Nur Baitih membongkar apa yang sering terjadi di balik ruang sidang yang megah itu. Ia justru menyoroti perilaku anggota dewan yang menurutnya jauh dari kata profesional. “Datang rapat hanya sekadar presensi, duduk sebentar, lalu lima menit pergi.
Ada juga yang sekadar datang, main ponsel, bahkan tidur saat rapat tanpa mendengarkan,” ungkap Nur Baitih kepada wartawan, Minggu (19/7).
Kritik pedas ini muncul sebagai respons langsung atas pernyataan Rifqinizamy dalam rapat kerja bersama Menteri PANRB Rini Widyantini dan Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah pada 15 Juli 2026.
Kala itu, sang Ketua Komisi II memang menyoroti tajam soal mentalitas ASN yang dianggapnya perlu perbaikan serius. Ucapan tersebut kemudian bergulir menjadi bola liar yang memicu kemarahan di kalangan pegawai pemerintah.
Bagi Nur Baitih, ucapan tersebut adalah luka bagi mereka yang sedang berjuang memperjuangkan hak-hak kesejahteraan di parlemen. Ia menegaskan, ASN bukanlah sasaran empuk untuk dijadikan kambing hitam. Apalagi, banyak dari anggota dewan yang seharusnya menjadi teladan justru mempertontonkan perilaku abai saat agenda penting sedang berlangsung.
Jangan Pukul Rata
Nur Baitih tidak menampik jika ada segelintir oknum pegawai yang bekerja tidak maksimal. Namun, menarik garis lurus dan menggeneralisasi seluruh ASN sebagai kelompok bermental buruk adalah sebuah kesalahan fatal.
Ia melihat banyak rekan-rekannya di lapangan yang bekerja melampaui jam kantor demi menuntaskan tanggung jawab. Mereka kooperatif, kreatif, dan tetap teguh pada tupoksi meski beban kerja terus bertambah.
Pekerjaan ASN, lanjut Nur Baitih, tidak melulu soal duduk di belakang meja. Banyak yang berada di garda terdepan pelayanan publik, mulai dari pelosok desa hingga instansi pusat. “Mereka bekerja dari pagi sampai sore di kantor sesuai aturan dan tupoksinya,” tegasnya lagi.
Sikap mengeneralisasi tanpa melihat data riil di lapangan justru mencederai semangat reformasi birokrasi yang selama ini didengungkan oleh pemerintah sendiri.
Frustrasi yang Menumpuk
Situasi ini menciptakan gejolak nyata. Banyak ASN yang merasa kecewa, terutama karena kritik tersebut keluar dari mulut seseorang yang juga pernah merasakan kursi sebagai PNS. Ironi ini terasa tajam di telinga para abdi negara. Mereka merasa sedang dipermainkan; di satu sisi diminta profesional, di sisi lain justru disudutkan saat sedang memperjuangkan hak di forum resmi.
Frustrasi ini bukan tanpa alasan. ASN saat ini berada di tengah tuntutan perubahan yang cepat, namun dukungan dari para pembuat kebijakan seringkali terasa jauh dari harapan.
Ketika anggota dewan sendiri menunjukkan perilaku yang dipertanyakan integritasnya—terutama soal kehadiran dan ketertiban selama rapat—wajar saja jika para pegawai pemerintah merasa perlu untuk menuntut standar yang sama.
Integritas tidak bisa hanya dituntut kepada mereka yang berada di barisan bawah, sementara para pemimpin kebijakan merasa kebal terhadap kritik serupa.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Komisi II DPR RI terkait serangan balik dari AP3KI tersebut. Namun, suasana di lingkungan ASN dipastikan masih dingin menanti tindak lanjut dari para pembuat kebijakan.
Ke depan, para pegawai pemerintah berharap hubungan antara eksekutif dan legislatif bisa berjalan dengan rasa saling menghargai, bukan sekadar saling cari celah kelemahan di depan publik.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.