Pakar Nilai Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Harus Dihukum Berat, Ini Alasannya

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, kini berada di pusaran badai hukum yang serius. Pakar hukum Romli Atmasasmita angkat bicara dengan nada tegas, meminta pengadilan agar tidak memberikan keringanan hukuman bagi Febrie jika terbukti bersalah di kemudian hari.

Baginya, perkara ini bukan sekadar kasus pidana biasa, melainkan pengujian nyali bagi sistem peradilan kita.

Romli melihat adanya indikasi kejahatan terstruktur yang menuntut penegakan hukum tanpa kompromi. Ia mewanti-wanti bahwa keadilan bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan di ruang gelap. Jika publik melihat ada celah dalam penanganan perkara ini, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan Agung akan runtuh seketika. Sesuatu yang sangat mahal harganya.

Potensi Intervensi Luar

Kekhawatiran utama Romli bermuara pada kekuatan-kekuatan di luar sistem peradilan. Ia mengendus potensi campur tangan pihak eksekutif atau kelompok kepentingan yang bisa menyetir jalannya proses hukum. Intervensi politik, menurutnya, adalah racun mematikan yang bisa mengaburkan objektivitas penyidik di lapangan.

Dalam keterangan tertulis yang dirilis Senin, 20 Juli 2026, Romli menegaskan bahwa prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus tetap dijaga.

“Intervensi semacam ini, jika dibiarkan, dapat merusak kepercayaan publik dan mengikis prinsip yang menjadi fondasi negara hukum kita,” ungkapnya.

Peringatan ini datang bukan tanpa alasan, sebab posisi Febrie yang pernah memegang jabatan strategis di Kejaksaan Agung membuat kasus ini sarat akan kepentingan.

Menanti Gebrakan Tim 9

Di tengah keraguan terhadap independensi hukum, mata publik kini tertuju pada Tim 9. Kelompok ini bukan sembarang tim. Sembilan jaksa di dalamnya adalah orang-orang pilihan yang memiliki rekam jejak panjang sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka dianggap sebagai “obat penawar” untuk mengembalikan marwah penyidikan yang sempat diragukan.

Romli menaruh optimisme yang cukup besar pada tim ini. Pengalaman mereka dalam menguliti kasus korupsi skala kakap menjadi modal berharga untuk menyusun berkas perkara yang tak mudah dipatahkan di pengadilan.

Jika mereka benar-benar bekerja profesional tanpa tekanan, maka skenario untuk membawa kasus ini hingga ke tahap penuntutan yang solid sangat mungkin terjadi. Ini adalah taruhan kredibilitas bagi para jaksa tersebut.

Transparansi menjadi harga mati. Romli menekankan bahwa publik harus bisa mengakses alur perkembangan perkara ini agar tidak menjadi tontonan hukum belaka. Tanpa akuntabilitas, kasus ini berisiko kehilangan taringnya dan berakhir sebagai formalitas administratif semata. Rakyat butuh kepastian, bukan sekadar janji-janji prosedural.

Tuntutan yang Setimpal

Dugaan tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan pencucian uang adalah kombinasi yang fatal. Inilah alasan mengapa hukuman berat dianggap sebagai harga yang pantas dibayar oleh seorang penegak hukum yang justru melanggar hukum. Romli berargumen bahwa bobot jabatan yang pernah disandang tersangka harus menjadi pertimbangan yang memberatkan, bukan justru menjadi celah untuk mencari keringanan.

Tuntutan jaksa nantinya diprediksi akan menjadi sorotan tajam. Apakah sesuai dengan derajat kerugian yang ditimbulkan atau justru melempem? Romli berharap para penuntut umum tidak ragu-ragu dalam menyusun dakwaan.

Ketegasan hakim dalam memutus perkara ini akan menjadi barometer bagi kesehatan hukum nasional kita. Integritas institusi Kejaksaan Agung sedang berada di ujung tanduk; apakah mereka mampu membersihkan diri sendiri atau justru terpuruk dalam kubangan yang sama.

Kini, publik menunggu apakah proses penyidikan akan terus berlanjut hingga ke tahap pembuktian di meja hijau tanpa ada kendala berarti. Langkah-langkah strategis Tim 9 akan menjadi penentu apakah keadilan memang berlaku sama bagi semua orang, atau hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul di hadapan mantan petinggi.