Jakarta, 23 Juli 2026 — Kementerian Luar Negeri RI langsung turun tangan setelah seorang warga negara Indonesia asal Madiun, Jawa Timur, dilaporkan meninggalkan rombongan wisata saat berkunjung ke Korea Selatan. Kasus ini kini ditangani melalui KBRI Seoul yang sudah berkoordinasi dengan otoritas setempat.
Di Jakarta, Kamis siang, Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu Heni Hamidah menyebut pihaknya menerima informasi yang berkembang di lapangan soal keberadaan WNI itu. Proses koordinasi masih berjalan. Cepat. Masih dicermati.
Heni tidak merinci identitas lengkap maupun kronologi keberangkatan rombongan tersebut. Namun ia menegaskan KBRI Seoul telah menjalin komunikasi dengan pihak berwenang Korea Selatan untuk penanganan lanjutan. Langkah itu diambil karena ada dugaan pelanggaran aturan keimigrasian.
Menurut Heni, WNI itu diduga overstay. Artinya, masa tinggal yang diizinkan kemungkinan telah terlewati. Dugaan ini membuat kasusnya masuk ranah imigrasi dan perlu penanganan bersama otoritas Korea Selatan. Koordinasi semacam ini lazim ditempuh ketika ada warga asing yang bermasalah dengan izin tinggal di negara tujuan.
Kemlu juga menyampaikan keberatan atas tindakan yang disebut menyalahgunakan fasilitas perjalanan wisata yang seharusnya dipakai sesuai ketentuan. Dalam pandangan kementerian, kemudahan berkunjung ke Korea Selatan melalui paket tur tidak boleh dijadikan celah untuk tinggal melebihi izin.
Peringatan itu bukan tanpa alasan. Korea Selatan memberi akses wisata yang menarik bagi banyak WNI, tapi setiap fasilitas datang bersama aturan yang ketat. Begitu aturan dilanggar, urusannya berubah cepat. Bukan lagi soal liburan, melainkan kepatuhan imigrasi.
### Jalur diplomatik dipakai
KBRI Seoul kini menjadi pintu utama komunikasi antara Kemlu dan otoritas Korea Selatan. Dari sana, pemerintah Indonesia memantau perkembangan kasus sambil menunggu langkah penanganan berikutnya dari pihak terkait.
Heni menegaskan koordinasi tidak berhenti pada satu kasus ini saja. Kemlu, kata dia, juga menyiapkan langkah antisipatif bila muncul kasus serupa di kemudian hari. Isyaratnya jelas: pemerintah ingin mencegah pola yang sama terulang.
Tindakan meninggalkan rombongan saat berada di luar negeri memang membawa konsekuensi yang jauh lebih rumit daripada sekadar soal disiplin perjalanan. Begitu seseorang keluar dari pengawasan grup dan berhadapan dengan dugaan overstay, otoritas setempat akan melihatnya sebagai persoalan imigrasi, bukan lagi wisata biasa.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.