JAKARTA — Insentif mobil hybrid masih dirumuskan, bukan dibatalkan. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan pemerintah menyiapkan usulan skema berbeda dari insentif kendaraan listrik berbasis baterai (BEV), dengan pengajuan ditargetkan tahun ini.
Pernyataan itu disampaikan setelah Sarmuji bertemu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Besaran dukungan belum ditetapkan; pemerintah masih merampungkan formula teknisnya.
“Dari industri pun tidak meminta besaran yang sama seperti BEV, yang penting ada insentif,” kata Sarmuji. Ia mengatakan usulan insentif akan diajukan tahun ini.
Insentif mobil hybrid tak harus berupa potongan pajak
Arah pembahasan yang disampaikan Sarmuji mencakup bantuan nonfiskal. Bentuk yang tengah dipertimbangkan antara lain kemudahan administrasi, akses bebas aturan ganjil-genap di kota tertentu, serta fasilitas parkir khusus.
Sarmuji juga menyebut kemungkinan fasilitas pengisian daya bagi kendaraan yang masih memerlukannya. Rincian itu menunjukkan bahwa dukungan yang dibahas tidak hanya menyentuh harga kendaraan saat dibeli, tetapi juga kemudahan pemakaian sehari-hari.
“Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus,” ujar Sarmuji. Ia menambahkan, fasilitas pengisian daya juga dapat dipertimbangkan.
Bagi konsumen, skema seperti itu berpotensi terasa dalam rutinitas: akses perjalanan di kawasan dengan pembatasan kendaraan atau kemudahan parkir bisa menjadi pertimbangan saat memilih mobil. Namun, manfaat tersebut bergantung pada bentuk aturan yang akhirnya disahkan dan wilayah penerapannya.
Pemerintah sebelumnya telah memberikan paket insentif untuk BEV. Sementara itu, menurut Sarmuji, kendaraan hybrid belum memiliki regulasi insentif khusus. Ia menyebut HEV, PHEV, dan REEV sebagai jenis kendaraan yang masuk dalam pembahasan dukungan.
Pasar otomotif jadi alasan pemerintah mengkaji dukungan
Sarmuji mengaitkan rencana insentif dengan peluang pasar domestik yang dinilai masih luas. Ia menyebut rasio kepemilikan mobil di Indonesia berada di angka 99 per 1.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan Malaysia yang mencapai 490 dan Thailand 275.
“Kalau rasio kepemilikan mobil bisa meningkat, pasti produksi akan lebih besar,” kata Sarmuji. Menurutnya, pertumbuhan kepemilikan kendaraan dapat mendorong produksi industri otomotif dalam negeri.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.