JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia-Korea Selatan lewat forum Korea-Indonesia Economic Partnership Forum 2026 di Jakarta, Jumat (26/6/2026). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia masih punya modal kuat untuk menarik investasi dan memperdalam kerja sama dengan Seoul.
Forum itu jadi ajang penting bagi pemerintah untuk memaparkan kondisi ekonomi nasional sekaligus menawarkan lima langkah konkret kepada pelaku usaha Korea Selatan. Pesannya jelas: Indonesia ingin kerja sama yang lebih dalam, bukan sekadar perdagangan biasa.
Ekonomi Indonesia dinilai tetap tahan guncangan
Purbaya mengatakan perekonomian Indonesia masih bertahan kokoh di tengah ketidakpastian global. Pada triwulan I-2026, ekonomi tumbuh 5,61 persen dan inflasi berada di 3,08 persen. Angka itu, menurut dia, menunjukkan daya tahan ekonomi domestik masih terjaga.
“Kinerja ekonomi Indonesia tetap lebih kuat dibandingkan beberapa negara sejawat lainnya. Resiliensi ini tercermin dari pertumbuhan yang tinggi dan inflasi yang relatif rendah,” ujarnya dalam forum tersebut.
Pemerintah juga menyoroti beberapa penopang utama. Neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026. Cadangan devisa pun disebut cukup untuk menutup 5,5 bulan kebutuhan impor. Di saat yang sama, likuiditas sistem keuangan tetap aman dan penyaluran kredit masih bergerak.
Data ini penting bagi investor asing, termasuk dari Korea Selatan. Soalnya, kepastian makro sering jadi pintu masuk sebelum investor memutuskan menaruh modal jangka panjang. Jika indikator ekonomi stabil, biaya risiko ikut turun.
Lima langkah untuk tarik investasi
Dalam forum itu, Kementerian Keuangan menawarkan lima strategi untuk memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia-Korea Selatan. Fokus utamanya ada pada investasi, perdagangan, infrastruktur, hilirisasi, dan kepastian kebijakan.
Pertama, pemerintah membentuk Bottlenecking Task Force untuk mengurai hambatan operasional dan perizinan. Purbaya menyebut penyelesaiannya dipantau langsung oleh Presiden agar proses investasi berjalan lebih pasti dan tidak terjebak birokrasi yang berlarut.
Kedua, pemerintah mendorong optimalisasi Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IK-CEPA. Skema ini memberi ruang penurunan bahkan pembebasan tarif, sehingga arus barang dan integrasi rantai pasok kedua negara bisa bergerak lebih efisien.
Ketiga, Indonesia mengajak pelaku usaha Korea Selatan memanfaatkan fasilitas pembiayaan infrastruktur melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF). Nilai komitmennya mencapai 1,5 miliar dolar AS untuk periode 2022–2026. Dana itu diarahkan ke proyek air bersih, sanitasi, infrastruktur TIK, sampai pengembangan kota pintar.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.