Keempat, pemerintah menaruh perhatian besar pada hilirisasi dan ekosistem kendaraan listrik. Indonesia menguasai sekitar 50–60 persen cadangan nikel dunia, bahan penting untuk baterai kendaraan listrik. Posisi ini membuat Indonesia punya daya tawar besar dalam rantai pasok industri EV global.
Purbaya mendorong perusahaan Korea Selatan memadukan teknologi mereka dengan sumber daya alam Indonesia untuk membangun ekosistem baterai yang terintegrasi. Pemerintah ingin kerja sama ini tidak berhenti di pengolahan bahan mentah, tetapi naik ke produksi bernilai tambah tinggi.
Kelima, pemerintah menegaskan kepastian kebijakan jangka panjang. Purbaya mengatakan pengelolaan fiskal akan tetap sehat, kebijakan diarahkan mendukung pertumbuhan hijau, dan regulasi disusun agar tetap kompetitif bagi investasi jangka panjang.
Langkah ini krusial untuk pasar seperti Korea Selatan, yang dikenal agresif di sektor manufaktur, energi, dan teknologi. Kepastian aturan biasanya jadi syarat utama sebelum korporasi menanam modal besar. Tanpa itu, investor cenderung menahan ekspansi.
Manfaat dua arah untuk Jakarta dan Seoul
Pemerintah meyakini penguatan kemitraan ekonomi Indonesia-Korea Selatan akan memberi manfaat langsung bagi kedua negara. Indonesia mendapat modal, teknologi, dan akses pasar. Korea Selatan memperoleh pasokan bahan baku, peluang investasi, dan kerja sama industri yang lebih luas.
“Kerja sama lewat kerangka perdagangan yang maju, pembiayaan infrastruktur strategis, dan ekosistem baterai yang berkelanjutan akan memberikan manfaat nyata bagi Indonesia maupun Korea Selatan,” kata Purbaya.
Forum ini menegaskan arah kebijakan pemerintah yaitu membuka pintu investasi seluas mungkin, tapi tetap menuntut kepastian, nilai tambah, dan keberlanjutan. Di tengah persaingan kawasan yang makin ketat, Indonesia ingin tampil bukan hanya sebagai pasar, melainkan sebagai mitra industri.
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 26 Juni 2026.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.