JAKARTA — subpoena NYT terhadap para jurnalis The New York Times akan ditarik kembali oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, kata jaksa federal dalam sidang pada Kamis. Permintaan itu sebelumnya mewajibkan para reporter mengungkap sumber yang menjadi dasar laporan soal kekhawatiran keamanan pada Air Force One hadiah Qatar untuk Presiden Donald Trump.
Langkah pencabutan ini menutup sementara pertarungan hukum yang memancing kritik keras dari kelompok kebebasan pers. Pihak surat kabar menilai upaya itu sebagai tekanan terhadap kerja jurnalistik, sementara pemerintah Trump beralasan pemberitaan NYT menyangkut persoalan keamanan nasional yang besar.
Awal perkara dari laporan soal pesawat hadiah Qatar
Kasus ini bermula dari laporan The New York Times yang menyebut pesawat mewah pemberian keluarga kerajaan Qatar kepada Trump tidak memiliki sejumlah langkah pengaman tertentu, termasuk pertahanan anti-rudal. Laporan itu juga menyebut Secret Service mendorong pergantian pesawat saat Trump berada di Turki, di tengah kekhawatiran keamanan terkait runtuhnya gencatan senjata yang rapuh dengan Iran.
Dalam perjalanannya, Trump sempat memakai pesawat Air Force One yang lebih lama untuk terbang dari Turki ke pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris, lalu berpindah kembali ke pesawat baru untuk penerbangan pulang ke Amerika Serikat. Trump sendiri membantah bahwa alasan keamanan memengaruhi penggunaan dua pesawat berbeda itu.
Menurut The New York Times, jaksa federal menyampaikan di hadapan Hakim Distrik Arun Subramanian bahwa mereka akan secara sepihak menarik subpoena itu pada saat ini. NYT sebelumnya menantang permintaan Departemen Kehakiman atas catatan telepon jurnalis dan kesaksian di hadapan dewan juri, dan menyebutnya sebagai upaya menakut-nakuti wartawan.
Tudingan intimidasi pers memanas
Pengacara NYT mengatakan tindakan pemerintah melanggar perlindungan paling dasar Amandemen Pertama terhadap kegiatan pengumpulan berita. Mereka juga menilai ini adalah babak terbaru dari serangkaian serangan terhadap jurnalis yang dianggap pemerintah Trump tidak suka.
Di sisi lain, pemerintah menyebut pemberitaan itu menimbulkan kekhawatiran keamanan nasional yang substansial. Latar inilah yang membuat perkara ini bukan sekadar sengketa prosedural, melainkan uji batas antara klaim keamanan negara dan hak media mencari serta melindungi sumber.
SCMP melaporkan subpoena yang dipersoalkan diterbitkan pada 10 Juli oleh Jaksa AS Manhattan Jay Clayton. Subpoena itu menjadi bagian dari tekanan hukum yang lebih luas terhadap media yang liputannya dinilai merugikan Gedung Putih. Sementara itu, Independent menulis Hakim Subramanian sempat mengecam praktik tersebut dan menyebut subpoena seharusnya menjadi jalan terakhir, bukan langkah pertama.
RSF menyambut berakhirnya perkara ini sebagai kemenangan bukan hanya bagi The New York Times, tetapi juga bagi jurnalis yang bergantung pada sumber rahasia untuk melaporkan isu kepentingan publik. Organisasi itu menegaskan pengadilan telah mengingatkan pemerintah bahwa kewenangan hukum tidak boleh dipakai untuk menekan reporter atau menggerus independensi pers.
Dampaknya ke kebebasan pers di AS
Untuk redaksi dan jurnalis di AS, pencabutan subpoena ini penting karena menyentuh jantung praktik peliputan: perlindungan sumber. Jika pemerintah bisa memaksa reporter membuka sumber dengan mudah, ruang investigasi akan menyempit. Sumber internal bisa mundur. Laporan sensitif bisa ikut hilang.
Bagi pembaca, sengketa ini juga memberi gambaran bahwa pertarungan soal keamanan nasional sering berujung pada tarik-menarik dengan transparansi publik. Isu pesawat Air Force One hadiah Qatar bukan cuma soal fasilitas presiden.
Di belakangnya ada pertanyaan besar tentang standar keamanan, penggunaan sumber anonim, dan sejauh mana pemerintah boleh menekan media ketika pemberitaan tak sejalan dengan keinginannya.
Perkara ini memang belum menutup semua pertanyaan hukum yang lebih luas, tetapi satu hal sudah jelas: pemerintah memilih menarik kembali subpoena di pengadilan, dan itu memberi ruang bagi NYT untuk bertahan pada argumen bahwa kerja peliputan tak boleh dipaksa membuka sumber begitu saja. Sidang berikutnya akan menentukan sejauh mana sengketa ini berlanjut di jalur hukum federal.
Hakim Arun Subramanian dijadwalkan tetap memegang kendali atas kelanjutan proses, sementara sorotan kini bergeser ke langkah Departemen Kehakiman berikutnya dan apakah upaya semacam ini akan kembali muncul dalam kasus media lain.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.