RUU pendanaan lolos di DPR AS, cegah shutdown sampai Desember

JAKARTA — RUU pendanaan sementara lolos di DPR Amerika Serikat pada Selasa dengan suara 220-205, langkah yang dirancang untuk mencegah shutdown pemerintah sampai 4 Desember sebelum pemilu sela November.

Persetujuan itu mengirim rancangan ke Senat, tempat dukungan bipartisan masih dibutuhkan agar aturan bisa melintas. Pemerintah saat ini hanya punya otorisasi belanja sampai 30 September, jadi tenggatnya tinggal hitungan minggu.

RUU pendanaan jadi pertempuran awal sebelum tenggat 30 September

Rancangan yang disebut continuing resolution ini menjaga belanja pemerintah pada level sekarang hingga 4 Desember. Di DPR, pemungutan suara berlangsung ketat dan mengikuti garis partai, meski NPR melaporkan enam Demokrat ikut mendukung langkah tersebut.

Bagi Partai Republik, pemungutan suara ini bukan sekadar soal angka anggaran. Mereka ingin menutup ruang bagi Demokrat di Senat untuk menahan paket pendanaan seperti yang terjadi tahun lalu selama rekor 43 hari, lalu dua kali lagi tahun ini dalam dorongan reformasi penegakan imigrasi.

Tom Cole, ketua komite alokasi DPR yang memimpin resolusi itu, menegaskan partainya bergerak lebih cepat agar krisis tidak meledak di akhir September. Ia berkata, “Our conference refuses to let the obstruction and inaction of Senate Democrats trigger another manufactured shutdown at the end of September. That is why we are acting before a funding lapse crisis, not in response to it.”

Dukungan di DPR belum cukup untuk lolos di Senat

Senat menjadi medan yang jauh lebih rumit. Untuk melewati kamar itu, rancangan perlu dukungan bipartisan, sementara kubu Demokrat dan Republik di Senat masih sama-sama mengakui jarak mereka lebar dalam pembicaraan belanja pemerintah.

Situasinya makin sensitif karena DPR baru saja menyetujui langkah awal menuju paket partai senilai $95bn dengan suara 214-211. Artinya, ruang kompromi sudah sempit sejak awal, dan setiap langkah tambahan di Senat akan menguji apakah para legislator masih mau menahan kepentingan elektoral mereka.

Ketua fraksi Demokrat di komite alokasi DPR, Rosa DeLauro, menolak tudingan bahwa partainya ingin memicu shutdown. Ia menyebut langkah pendanaan sementara itu “necessary”, namun mengkritik rancangan yang menurutnya disusun terlalu tergesa-gesa.