Zulhas pastikan penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan semua bantuan sosial dan bantuan pemerintah akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Perubahan sistem distribusi ini menandai lompatan signifikan dalam strategi pemerintah menata penyaluran bansos yang selama ini melalui kantor-kantor pemerintahan.

Zulhas menyatakan komitmen tersebut seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, yang berlangsung 3,5 jam di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 23 Juli. “Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes, terpusat di Kopdes,” ujar Zulhas dalam keterangannya.

Perubahan mekanisme ini mencakup barang-barang bersubsidi dan berbagai bentuk bantuan pemerintah. Daripada tersebar melalui berbagai saluran birokrasi, semuanya akan berpusat di koperasi desa sebagai hub distribusi utama.

Operasional tahap awal Kopdes ditargetkan dimulai pada September. Pada fase tersebut, sekitar 25.000 koperasi diperkirakan telah beroperasi sepanjang Agustus hingga September. Zulhas merincikan target pertumbuhan lebih agresif lagi—jumlah koperasi ditargetkan meningkat menjadi 35.862 unit pada akhir tahun 2026.

Mekanisme pengelolaan koperasi ini dirancang dengan jangka waktu yang jelas. Setelah melalui proses pembenahan selama dua tahun, koperasi akan diserahkan kepada desa sebagai pemilik asli. “Dua tahun perbaikan, dibenahi, diselesaikan, setelah dua tahun diserahkan kepada desa, karena itu koperasi milik desa,” ungkapnya.

Instruksi Presiden untuk Dukungan Lintas Lembaga

Dalam rapat terbatas itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah terhadap program Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur strategis sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Zulhas melaporkan bahwa Presiden menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, TNI, dan Polri memberikan dukungan penuh.

“Tadi Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih harus didukung oleh semua kementerian, lembaga, juga didukung oleh TNI dan Polri,” kata Zulhas. Dukungan lintas lembaga ini penting mengingat program dianggap sebagai off-taker—pembeli—beberapa komoditas ketika harga jatuh di pasar.

Cicilan Pertama Jatuh Tempo September

Di sisi pembiayaan, rapat juga membahas cicilan pertama Koperasi Desa dari PT Agrinas Pangan Nusantara kepada bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Program KDKMP didukung pinjaman Rp240 triliun dari Himbara dengan plafon maksimal Rp3 miliar per koperasi.