Pangdam Udayana paparkan pembentukan Kodam Baru di NTT

Utut Adianto, sebagai Ketua Komisi I, merespons positif. Ia mengatakan kunjungan kerja bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan pertahanan dan keamanan di wilayah Kodam IX/Udayana, khususnya terkait rencana pembentukan Kodam di NTT.

Fokus pembahasan diarahkan pada penyusunan peta jalan pembentukan, evaluasi postur pertahanan di perbatasan RI–RDTL, serta dukungan penganggaran dan penguatan sinergi pertahanan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Beriringan Dengan Pertahanan

Selain aspek pertahanan murni, Pangdam juga memaparkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan TNI AD di Timor Tengah Utara.

Program-program itu mencakup rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sumur bor, perbaikan sekolah dan rumah ibadah, pembangunan jalan dan jembatan, bazar murah, pembagian sembako, serta layanan pengobatan gratis.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa kehadiran TNI di perbatasan tidak semata fokus pada aspek keamanan, melainkan juga kesejahteraan rakyat.

Tantangan Batas Negara Masih Menjadi Isu

Meski sudah ada rencana konkret, Pangdam juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih memerlukan perhatian serius. Sengketa batas negara pada wilayah unresolved dan unsurveyed segment, potensi pelanggaran wilayah, penyelundupan lintas batas, hingga konflik sosial tetap menjadi tantangan di kawasan perbatasan RI–RDTL.

Pangdam berharap Komisi I DPR RI dapat membantu mendorong percepatan penyelesaian persoalan lahan di Kupang dan Nagekeo, sekaligus mendukung penyelesaian sengketa batas negara melalui mekanisme bilateral antara Indonesia dan Timor Leste. Pendekatan diplomasi dan kerja sama ini dianggap penting agar pertahanan dapat berjalan di atas fondasi stabilitas yang kokoh.

Komisi I DPR RI menanggapi dengan apresiasi terhadap rencana pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai, menilainya sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan nasional, meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial, mempercepat pengendalian operasi, dan memperkuat pengamanan wilayah perbatasan.

Dukungan legislatif ini menjadi sinyal bahwa prioritas pertahanan di NTT mendapat perhatian serius dari parlemen.