DENPASAR — Pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Nusa Tenggara Timur menjadi langkah krusial memperkuat sistem pertahanan Indonesia di perbatasan dengan Timor Leste. Mayjen TNI Piek Budyakto, Pangdam IX/Udayana, mengungkapkan rencana tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPR RI yang digelar di Makodam Udayana, Denpasar, Jumat.
Kunjungan kerja Tim Reses Komisi I DPR RI, dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, hadir dengan 33 anggota rombongan. Mereka tidak hanya mendengarkan paparan Pangdam, tetapi juga memetakan langkah konkret mewujudkan pertahanan yang lebih responsif di wilayah perbatasan yang paling rawan di kawasan timur Indonesia.
Posisi Strategis NTT Menuntut Pertahanan Lebih Kuat
Piek Budyakto menegaskan NTT memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Kondisi ini mewajibkan sistem pertahanan yang tidak hanya kuat, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap berbagai ancaman keamanan.
Meski keamanan di wilayah perbatasan saat ini relatif kondusif, potensi ancaman tetap riil. Penyelundupan, kejahatan lintas negara, pelintas batas ilegal, hingga ancaman nirmiliter masih memerlukan kewaspadaan berkelanjutan. Inilah alasan mengapa pembentukan Kodam baru menjadi prioritas strategis bagi TNI.
Kodam XXVII/Sobe Sonbai: Nama yang Menghormati Sejarah
Kodam baru yang akan dibentuk dinamai Kodam XXVII/Sobe Sonbai. Nama itu diambil dari tokoh Raja Timor sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan masyarakat NTT. Hingga saat ini, progres pembentukan sudah mencakup penyiapan lahan, pembangunan markas, penyediaan personel dan perlengkapan, serta pembangunan rumah dinas.
Pangdam menjelaskan pembentukan Kodam baru akan memperpendek rentang kendali komando, meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial, mempercepat respons operasional, dan memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Dengan struktur komando yang lebih dekat, koordinasi penanganan ancaman dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
Permintaan Dukungan Penuh dari DPR
Kodam IX/Udayana meminta Komisi I DPR RI memberikan dukungan komprehensif. Mulai dari kebijakan, organisasi, personel, infrastruktur, alutsista (alat utama sistem senjata), hingga anggaran agar pembentukan Kodam baru dapat segera terwujud. Permintaan ini mencerminkan kompleksitas logistik dan biaya yang diperlukan untuk membangun komando militer baru di daerah terpencil.
Utut Adianto, sebagai Ketua Komisi I, merespons positif. Ia mengatakan kunjungan kerja bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan pertahanan dan keamanan di wilayah Kodam IX/Udayana, khususnya terkait rencana pembentukan Kodam di NTT.
Fokus pembahasan diarahkan pada penyusunan peta jalan pembentukan, evaluasi postur pertahanan di perbatasan RI–RDTL, serta dukungan penganggaran dan penguatan sinergi pertahanan.
Program Pemberdayaan Masyarakat Beriringan Dengan Pertahanan
Selain aspek pertahanan murni, Pangdam juga memaparkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan TNI AD di Timor Tengah Utara.
Program-program itu mencakup rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sumur bor, perbaikan sekolah dan rumah ibadah, pembangunan jalan dan jembatan, bazar murah, pembagian sembako, serta layanan pengobatan gratis.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa kehadiran TNI di perbatasan tidak semata fokus pada aspek keamanan, melainkan juga kesejahteraan rakyat.
Tantangan Batas Negara Masih Menjadi Isu
Meski sudah ada rencana konkret, Pangdam juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih memerlukan perhatian serius. Sengketa batas negara pada wilayah unresolved dan unsurveyed segment, potensi pelanggaran wilayah, penyelundupan lintas batas, hingga konflik sosial tetap menjadi tantangan di kawasan perbatasan RI–RDTL.
Pangdam berharap Komisi I DPR RI dapat membantu mendorong percepatan penyelesaian persoalan lahan di Kupang dan Nagekeo, sekaligus mendukung penyelesaian sengketa batas negara melalui mekanisme bilateral antara Indonesia dan Timor Leste. Pendekatan diplomasi dan kerja sama ini dianggap penting agar pertahanan dapat berjalan di atas fondasi stabilitas yang kokoh.
Komisi I DPR RI menanggapi dengan apresiasi terhadap rencana pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai, menilainya sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan nasional, meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial, mempercepat pengendalian operasi, dan memperkuat pengamanan wilayah perbatasan.
Dukungan legislatif ini menjadi sinyal bahwa prioritas pertahanan di NTT mendapat perhatian serius dari parlemen.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.