Cak Imin Dorong Revisi 108 UU Dukung Prabowonomics

JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menggebrak komitmen untuk membawa konsep Prabowonomics menjadi kenyataan. Strategi ambisius itu dimulai dari ruang legislatif: merombak 108 undang-undang yang dianggap menghalangi ekonomi konstitusi.

“Yang pertama me-review dan mengubah 108 undang-undang. Saya terus akan merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi Prabowonomics ini dengan mengubah 108 undang-undang,” ujar Cak Imin usai PKB Run di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026).

Pernyataan itu disampaikan seusai peluncuran lomba lari yang diikuti sekitar 7.500 peserta. Acara tersebut menjadi momentum Cak Imin mengajak semua partai bersatu merancang fondasi ekonomi yang sejalan dengan amanat konstitusi.

Revisi Regulasi Jadi Prioritas Utama

Cak Imin merinci bahwa dari 108 undang-undang itu, beberapa produk hukum menjadi fokus revisi karena dinilai bertentangan dengan spirit pembangunan berbasis ekonomi konstitusi. Dia menyebut Undang-Undang Omnibus Law (Cipta Kerja), Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai beberapa di antaranya yang perlu diselaraskan.

“Antara lain Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Lingkungan Hidup, undang-undang apa namanya produk-produk yang bertentangan dengan spirit pembangunan berbasis ekonomi konstitusi,” tegasnya.

Pilihan tiga undang-undang itu bukan kebetulan. Ketiga regulasi tersebut menyangkut aspek krusial: lapangan kerja, ekstraksi sumber daya alam, dan perlindungan ekosistem—semuanya punya dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.

APBN Harus Langsung Menyentuh Rakyat

Selain legislasi, Cak Imin menekankan pentingnya “politik anggaran” yang tajam dan berorientasi langsung kepada rakyat. Dia berpendapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digagas Presiden Prabowo Subianto perlu difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat nyata, bukan abstrak.

Contoh konkret yang dia berikan mencerminkan skala perhatian itu sederhana namun bermakna. Jembatan untuk anak-anak sekolah di daerah terpencil, di mana siswa harus melintasi medan basah untuk sampai ke sekolah, adalah prioritas yang tidak bisa ditunda.

“Jadi contohnya misalnya yang mendesak ini kan jembatan untuk anak-anak sekolah di daerah-daerah terpinggirkan, masa sekolah harus basah-basah gitu. Ini misalnya itu prioritas,” katanya dengan nada yang menekankan kebutuhan mendesak.

Infrastruktur pendidikan menjadi fokus lain. APBN juga harus dialokasikan untuk perbaikan sekolah-sekolah yang menjadi prioritas. Dari sana, Cak Imin melihat modal untuk menumbuhkan daya kemampuan kewirausahaan masyarakat, sebuah investasi jangka panjang untuk kemandirian ekonomi rakyat.

Ekonomi Konstitusi Sebagai Fondasi

Cak Imin memandang Prabowonomics bukan sekadar slogan ekonomi, tetapi sebuah kerangka kerja yang selaras dengan amanat konstitusi. Konsep ini, menurutnya, memiliki daya untuk menghadirkan keadilan ekonomi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“Pokoknya kebijakan APBN Pak Prabowo harus diperbesar untuk yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Itu yang disebut ekonomi konstitusi,” pungkasnya.

Dengan framing itu, Cak Imin memposisikan diri sebagai pendorong utama dalam legislatur untuk mewujudkan visi presiden—sebuah penjembatan antara eksekutif dan parlemen yang kritis untuk menyukseskan agenda reformasi ekonomi skala besar.