SAMARINDA — Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menekankan bahwa penguasaan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Di tengah digitalisasi ekonomi yang kian masif, ijazah formal tidak lagi menjadi jaminan tunggal untuk memenangkan persaingan di pasar kerja yang semakin kompetitif.
Helmi menyoroti pentingnya generasi muda untuk segera beradaptasi dengan tuntutan dunia kerja modern. Menurutnya, kemampuan praktis atau hard skills menjadi variabel penentu bagi perusahaan saat melakukan proses seleksi tenaga kerja.
Tanpa bekal kompetensi teknis yang mumpuni, lulusan sekolah menengah hingga perguruan tinggi akan kesulitan bersaing dengan laju pertumbuhan jumlah pencari kerja yang terus membanjiri pasar setiap tahunnya.
Menekan Angka Pengangguran dengan Kompetensi
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Samarinda pada tahun 2025 berada di kisaran 25 ribu orang. Secara persentase, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Samarinda menyentuh angka 5,31 persen.
Meskipun angka ini turun 0,40 persen dibandingkan capaian tahun 2024 yang berada di posisi 5,75 persen, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah masih sangat besar mengingat volume lulusan baru yang terus bertambah melampaui ketersediaan lapangan pekerjaan.
Situasi ketenagakerjaan di tingkat provinsi pun tidak jauh berbeda. Berdasarkan catatan BPS per Februari 2026, TPT Kalimantan Timur berada di angka 5,27 persen.
Sebagai ibu kota provinsi sekaligus magnet ekonomi, Samarinda memikul beban struktural yang berat untuk memastikan tenaga kerja lokal tetap relevan. Ketimpangan antara kualitas lulusan dengan kebutuhan industri ini menuntut sinergi nyata antara pemerintah, pelaku usaha, dan institusi pendidikan.
Sinergi Lintas Sektor untuk Masa Depan Industri
Optimalisasi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) menjadi salah satu solusi konkret yang didorong DPRD Samarinda. Lembaga pelatihan harus berperan lebih aktif sebagai inkubator bagi pencari kerja dengan kurikulum yang adaptif.
Pendekatan ini selaras dengan tren pengembangan industri nasional yang kini mulai merambah sektor-sektor strategis baru, seperti ekosistem hidrogen nasional yang memiliki potensi investasi sekitar Rp32 triliun.
Pengembangan sektor industri energi masa depan membutuhkan penguatan riset dan pendidikan vokasi agar Indonesia mampu mandiri secara teknologi.
Sebagaimana disuarakan Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaluddin Malik, pengembangan 93 proyek hidrogen di berbagai kawasan industri di Indonesia, termasuk wilayah di Kalimantan, harus menjadi momentum untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekaligus membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja domestik.
Bagi Helmi, keterampilan praktis yang didapat melalui pelatihan intensif tidak hanya memperbesar peluang penyerapan di sektor formal. Keahlian tersebut juga memberikan kepercayaan diri bagi para pemuda untuk merintis wirausaha mandiri. Dengan wirausaha yang tangguh, efek pengganda dalam penyerapan tenaga kerja di daerah dapat terwujud secara lebih organik di masa depan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.