DPR: Kudatuli Jadi Pengingat Bahaya Intervensi Kekuasaan Terhadap Demokrasi

JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), I Wayan Sudirta, mengatakan peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, bukan sekadar insiden perebutan kantor partai politik. Ia melihat peristiwa itu sebagai episentrum perlawanan sipil terhadap hegemoni Orde Baru dan lonceng kematian bagi kediktatoran kekuasaan selama tiga dekade.

“Kudatuli adalah epik tentang harga mahal sebuah demokrasi. Darah yang tumpah hari itu menyirami benih-benih reformasi yang kelak mekar dua tahun kemudian,” ujar Wayan dalam keterangannya pada Senin, 27 Juli 2026.

Untuk memahami Kudatuli, perlu diketahui dinamika politik Orde Baru yang menempatkan partai politik dalam ruang gerak sangat terbatas. Setelah kebijakan fusi partai pada 1973, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menjadi salah satu kekuatan politik yang berada di bawah kontrol pemerintah.

Megawati, Ancaman Bagi Rezim

Situasi berubah ketika Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI pada 1993. Kepemimpinannya memperoleh dukungan luas dari masyarakat, memicu kekhawatiran di kalangan penguasa. “Kehadiran Megawati dianggap sebagai ancaman eksistensial karena ia berhasil menyatukan faksi-faksi yang berserakan menjadi sebuah kekuatan oposisi riil,” imbuh Wayan.

Pemerintah lantas melakukan intervensi. Pada Juni 1996, negara merekayasa Kongres PDI di Medan untuk mendongkel Megawati. Namun Megawati menolak tunduk dan menyatakan bahwa kongres tersebut inkonstitusional.

Sabtu Pagi 27 Juli: Kejamnya Intervensi Kekuasaan

Puncak dari intervensi tirani itu terjadi Sabtu pagi, 27 Juli 1996. Ribuan massa berkaus merah menyerbu Diponegoro 58 secara sistematis, brutal, dan mematikan. Para pendukung Megawati yang bertahan di dalam gedung diserang dengan keji.

“Ketika gedung akhirnya direbut, bukan keadilan yang ditegakkan. Api kemarahan menjalar dengan sangat cepat,” ujar Wayan, yang juga Anggota Komisi III DPR RI.

Secara empiris, Wayan menilai Kudatuli bukan sekadar insiden keamanan. Peristiwa itu adalah gempa tektonik politik yang mengubah lanskap demokrasi Indonesia secara radikal. “Kudatuli adalah karpet merah yang ditenun dengan rasa sakit, di atasnya transisi demokrasi bangsa ini berjalan tertatih-tatih menuju reformasi,” katanya.

Cermin untuk Indonesia Saat Ini

Momentum Kudatuli, menurut Wayan, harus menjadi cermin raksasa bagi ketatanegaraan Indonesia saat ini. Refleksi atas peristiwa 30 tahun silam relevan untuk mengevaluasi kondisi demokrasi kontemporer. “Jika melihat cermin tersebut, pantulan wajah demokrasi saat ini menurut banyak pengamat dan tokoh masyarakat sangat mengkhawatirkan,” tegasnya.

Pernyataan Wayan menggarisbawahi pentingnya mengingat dan memelajari sejarah intervensi kekuasaan—bagaimana negara menggunakan mekanisme dan massa untuk menekan suara oposisi. Bagi demokrat Indonesia, Kudatuli tetap menjadi peringatan keras tentang harga demokrasi dan betapa rapuhnya sistem ketika institusi digunakan untuk kepentingan penguasa.