Tujuh pimpinan kecamatan Partai Golkar di Cianjur kini tengah meradang. Mereka berencana melayangkan keberatan resmi ke DPP Partai Golkar di Jakarta serta DPD Jawa Barat, memprotes kebijakan organisasi yang mereka anggap cacat prosedur. Ketegangan ini memuncak persis saat mesin partai mulai memanaskan suasana jelang Musyawarah Daerah (Musda) mendatang.
Para pimpinan kecamatan ini berasal dari wilayah Cikadu, Cikalongkulon, Bojongpicung, Sukaluyu, Sukanagara, Kadupandak, hingga Pagelaran. Mereka menyebut diri sebagai kelompok pro-perubahan.
Dugaan kuat muncul bahwa serangkaian kebijakan “aneh” ini muncul segera setelah mereka terang-terangan memberikan dukungan kepada Metty Triantika. Nama ini digadang-gadang sebagai calon kuat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur periode 2026–2031.
Dugaan Kejanggalan SK Pelaksana Tugas
Aroma tak sedap dalam manajemen organisasi tercium dari dokumen internal DPD Partai Golkar Cianjur. Faktanya, lima kecamatan kini memiliki SK Pelaksana Tugas (PLT), satu kecamatan mengalami perombakan pengurus secara mendadak, dan satu lagi sedang dirundung mosi tidak percaya. Situasi ini dinilai sangat janggal dan tidak lazim dalam dinamika organisasi partai berlambang pohon beringin tersebut.
Adi Supriadi, kuasa hukum yang mewakili kelompok PK (Pimpinan Kecamatan) Partai Golkar Kabupaten Cianjur, angkat bicara. Ia menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam atas dasar hukum yang digunakan DPD Cianjur. Menurutnya, penerbitan hingga perpanjangan SK PLT tersebut tidak berdasar pada aturan partai yang berlaku secara nasional.
“Keberatan kami berakar pada JUKLAK-02/DPP/GOLKAR/IV/2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Partai Golkar di Daerah. Kita merujuk pada Bab XV Aturan Peralihan Pasal 75,” ujar Adi saat ditemui pekan ini.
Bagi kubu ini, aturan tersebut sudah sangat jelas. Pasal 75 ayat (1) mengatur bahwa kepengurusan yang masa baktinya habis, otomatis diperpanjang hingga musyawarah selesai. Tidak perlu ada pembaruan SK, apalagi pergantian pengurus secara sepihak. Mereka merasa ada upaya sistematis untuk mengganti loyalis tertentu melalui jalur PLT yang tidak sah.
Aturan yang Ditabrak
Ketegasan aturan partai tidak berhenti di sana. Pasal 75 ayat (2) bahkan memberi batasan lebih ketat. Penunjukan pelaksana tugas hanya boleh terjadi jika pimpinan yang bersangkutan berhalangan tetap atau melakukan pelanggaran berat. Itu pun, syaratnya harus mendapat restu dari pimpinan partai dua tingkat di atasnya. Sesuatu yang diklaim Adi tidak pernah terpenuhi di Cianjur.
Langkah hukum ini menjadi sinyal bahwa kelompok pro-perubahan tak lagi mau berkompromi. Adi menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh oleh DPP. Mereka mendesak petinggi partai di Jakarta untuk membedah setiap helai administrasi yang terjadi di Cianjur. Bagi mereka, manajemen organisasi yang berantakan hanya akan menjadi duri dalam daging bagi kepentingan partai di masa depan.
Polemik ini menjadi gambaran nyata bagaimana pergantian kepemimpinan di daerah sering kali menyeret prosedur administrasi ke dalam medan pertempuran politik. Musda yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi gagasan, kini justru terjebak dalam adu tafsir regulasi internal.
Kini, bola panas berada di tangan DPP Partai Golkar. Keputusan mereka dalam menanggapi keberatan ini bakal menjadi penentu arah peta kekuatan politik partai di Cianjur dalam lima tahun ke depan.
Hingga kini, pihak DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan maladministrasi tersebut. Sementara itu, suhu politik di akar rumput kian memanas. Para pimpinan kecamatan yang berseberangan ini pun menyatakan siap menempuh jalur lebih jauh jika aspirasi mereka tetap diabaikan oleh pengurus tingkat kabupaten.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.