Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat segera mengambil langkah tegas untuk menyapu bersih angkutan kota (angkot) tua yang sudah tidak layak jalan dari jalanan. Kebijakan ini menyasar armada antarkabupaten dan antarkota yang selama ini dianggap sudah tidak memenuhi standar pelayanan publik, sekaligus menjadi upaya pembenahan transportasi massal di wilayah tersebut.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa penataan ini bukan semata-mata soal menertibkan kendaraan di jalan. Ia menyiapkan solusi konkret bagi para pengemudi angkot agar nasib mereka tidak terkatung-katung saat armada lama dipensiunkan. Strategi utamanya, mengubah status sopir dari pekerja menjadi pemilik armada melalui skema pembiayaan tanpa uang muka alias tanpa DP.
Dedi menjelaskan, skema ini dibuat agar kesejahteraan sopir bisa meningkat secara bertahap. Logikanya sederhana saja. Kalau sopir sekaligus menjadi pemilik yang mencicil dan merawat kendaraan mereka sendiri, rasa memiliki itu bakal tumbuh. Dampaknya, mereka akan jauh lebih tertib dan menjaga kondisi kendaraan dibandingkan jika hanya sekadar mengejar setoran kepada pemilik modal.
Transisi ke Armada Listrik
Rencana peremajaan armada angkot di Jawa Barat tidak hanya berhenti pada pergantian unit. Pemprov Jabar ingin melompat lebih jauh dengan mengadopsi kendaraan listrik sebagai pengganti armada konvensional. Langkah ini diambil untuk menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus memperbaiki kualitas udara di kawasan perkotaan yang kian padat.
Meski begitu, Dedi sadar betul bahwa gagasan transportasi modern tidak bisa hanya mengandalkan unit mobil listrik yang canggih. Menurutnya, ekosistem transportasi harus dibangun secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya memperbaiki trotoar agar nyaman bagi pejalan kaki, memastikan penerangan jalan di tiap sudut kota berfungsi baik, serta mengintegrasikan sistem keamanan publik yang terpadu.
Perilaku masyarakat pun menjadi sorotan utama. Dedi percaya bahwa secanggih apa pun armada yang tersedia, kalau budaya disiplin warga dalam berlalu lintas tidak berubah, sistem transportasi akan tetap karut-marut. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik di tingkat kota harus dibenahi secara total agar sinkron dengan wajah baru transportasi massal yang ingin dicapai.
Bandara Husein Sastranegara Kembali Beroperasi
Kabar gembira bagi warga Bandung dan pelaku industri pariwisata. Bandara Husein Sastranegara bakal kembali melayani penerbangan domestik mulai Agustus mendatang. Setelah sempat dibatasi, kehadiran kembali penerbangan di bandara ini diharapkan mampu mendongkrak denyut nadi ekonomi lokal melalui arus kunjungan wisatawan yang lebih lancar.
Terkait operasional tersebut, Pemprov Jabar tidak hanya berpuas diri dengan rute domestik. Dedi mengungkapkan pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk membuka kembali jalur penerbangan internasional di Husein Sastranegara.
Ia juga menginstruksikan Pemerintah Kota Bandung untuk menggeber peningkatan kualitas pelayanan publik di sekitar area bandara demi memberikan kesan terbaik bagi pendatang.
Sementara itu, pembagian peran dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka sudah ditetapkan secara jelas. Dedi memastikan tidak ada tumpang tindih fungsi antara kedua bandara tersebut. Kertajati tetap diposisikan sebagai tulang punggung utama untuk penerbangan jarak jauh, khususnya untuk melayani kebutuhan jemaah Haji dan Umrah.
Koordinasi dengan pihak pusat terus berjalan intensif untuk memastikan skema pembagian peran ini berjalan mulus di lapangan. Dedi menegaskan agar tidak ada salah persepsi di masyarakat mengenai pembagian beban operasional kedua bandara itu. Langkah berikutnya, Pemprov Jabar akan memantau kesiapan teknis sebelum operasional penuh di Husein Sastranegara dimulai bulan depan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.