Kejagung Segera Tunjuk Pejabat hingga Siapkan Kantor Sementara untuk 7 Kejari Baru

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan segera menunjuk pejabat struktural untuk mengisi posisi di tujuh Kejaksaan Negeri (Kejari) baru. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pembentukan lembaga penegak hukum tersebut di sejumlah wilayah Indonesia.

Selain penunjukan personel, pihak Kejagung saat ini tengah menyiapkan infrastruktur sementara. Fasilitas ini akan difungsikan sebagai kantor operasional agar tugas penegakan hukum di wilayah terkait dapat berjalan dengan segera. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa penunjukan pejabat serta pegawai menjadi prioritas saat ini untuk memastikan roda organisasi segera berputar.

Penahapan Pembangunan Kantor Permanen

Terkait pembangunan gedung permanen, Anang menjelaskan bahwa proses tersebut tidak akan dilakukan secara instan. Pihaknya menetapkan sistem bertahap yang disesuaikan dengan beberapa faktor krusial. “Selain itu, akan segera dilakukan penunjukan pejabat struktural maupun pegawai yang akan melaksanakan tugas pada Kejaksaan Negeri yang baru dibentuk tersebut,” ujar Anang pada Rabu (29/7/2026).

Beberapa aspek yang menjadi acuan operasional penuh di masa mendatang meliputi kesiapan sarana dan prasarana di lapangan. Selain itu, pihak Kejagung juga memperhatikan kebutuhan organisasi secara mendalam serta memastikan setiap langkah selaras dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku di internal instansi.

Langkah Strategis Perluasan Jangkauan Hukum

Pembentukan tujuh Kejari baru ini didasari oleh landasan hukum yang telah diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres Nomor 40 Tahun 2026. Kehadiran kantor kejaksaan baru di wilayah-wilayah seperti Raja Ampat hingga Pangandaran diharapkan mampu mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat setempat.

Dampak nyata dari kebijakan ini adalah meningkatnya efisiensi penanganan perkara di tingkat daerah. Dengan adanya Kejari di lokasi yang sebelumnya belum terjangkau, masyarakat kini mendapatkan layanan hukum yang lebih dekat.

Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penguatan penegakan hukum secara merata di seluruh wilayah Indonesia, mengingat keberadaan kantor perwakilan kejaksaan merupakan tulang punggung dalam pengawalan proses peradilan di tingkat kabupaten dan kota.

Kejagung memastikan bahwa operasional tujuh Kejari baru ini akan segera berjalan efektif seiring dengan rampungnya proses penempatan pegawai. Kesiapan ini menjadi krusial untuk menjawab dinamika hukum di wilayah yang baru saja mendapatkan status kejaksaan negeri definitif.