Suasana ruang rapat paripurna DPRD Kalimantan Utara mendadak senyap saat palu sidang diketuk. Keputusan krusial akhirnya lahir. Pemerintah Provinsi Kaltara dan jajaran anggota dewan sepakat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Kesepakatan itu tercapai di Kantor DPRD Provinsi Kaltara, Selasa lalu. Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang, tampak lega setelah pembahasan panjang akhirnya menemui titik terang. Baginya, persetujuan ini merupakan langkah krusial untuk memastikan roda pemerintahan berjalan di atas rel yang benar.
“Alhamdulillah, hari ini Pemprov bersama DPRD Kaltara telah mencapai kesepakatan untuk menyetujui Ranperda ini,” ujar Zainal singkat namun tegas. Ia sadar, administrasi keuangan daerah tidak sekadar angka di atas kertas. Ada tanggung jawab besar terhadap rakyat yang harus dibuktikan lewat transparansi anggaran.
Catatan dari Legislatif untuk Eksekutif
Di balik ketuk palu tersebut, ada daftar panjang catatan dari DPRD. Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Achmad Djufrie, mengakui pihaknya sudah memberikan respons menyeluruh terkait eksekusi anggaran selama setahun terakhir. Fokus utama para wakil rakyat ini tidak main-main: mereka menyoroti pembangunan wilayah perbatasan yang sejauh ini masih terhambat karena keterbatasan anggaran.
Kondisi geografis Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga memang bukan persoalan sepele. Infrastruktur di sana kerap menjadi lubang besar yang menyerap biaya, namun hasilnya seringkali belum maksimal. Achmad secara khusus meminta Gubernur untuk memprioritaskan pembangunan di wilayah terluar itu agar tidak semakin tertinggal.
Bukan cuma soal jalan atau jembatan. Legislatif juga memberikan penekanan keras pada sektor krusial lainnya. DPRD meminta pemerintah provinsi menambah alokasi anggaran untuk dunia pendidikan serta kesehatan. “Itu amanat undang-undang. Prioritas-prioritas itulah yang kita dahulukan di dalam APBD,” tegas Achmad kepada awak media.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi nyawa utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika hubungan ini retak, pelayanan publiklah yang menjadi korban. Achmad berharap, eksekusi anggaran ke depan lebih efektif dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat di pelosok Kaltara.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.