Dasco Terima Audiensi Guru TK di DPR: Honorer Minta Diangkat Jadi PPPK

Dukungan Program Pemerintah dan RUU Sisdiknas

Menariknya, IGTKI PGRI tidak sekadar mengajukan tuntutan. Organisasi ini menyatakan dukungan penuh terhadap program pendidikan pemerintah, terutama rencana penerapan Wajib Belajar 13 Tahun yang akan dimulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK B).

“Kami IGTKI PGRI mendukung semua program pemerintah, khususnya yang kaitannya dengan Taman Kanak-Kanak adalah Wajib Belajar 13 Tahun. TK B siap mendukung program pemerintah,” kata Eka.

Permintaan strategis lainnya datang dari Suhendri, yang mendesak penyelesaian Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dengan segera. “Kami ingin segera UU RUU Sisdiknas itu disahkan. Karena advokasi ini sangat kami perlukan di daerah agar nanti anak-anak Indonesia 2045 itu bisa tercapai Indonesia Emas,” ujarnya.

Respons dari Dasco dinilai positif. Suhendri memuji perjuangan Dasco selama ini bagi guru honorer. “Melalui audiensi dengan Pak Wakil, kami mengucapkan terima kasih atas selama ini Pak Wakil telah memperjuangkan guru-guru honorer juga di TK di sekolah-sekolah,” ucapnya. Eka juga menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan mendapat respons positif dari DPR dan diharapkan segera ditindaklanjuti.

Audiensi ini menunjukkan tekanan nyata dari lapangan pendidikan. Dengan 350 ribu anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, IGTKI PGRI memiliki suara berat dalam advokasi pendidikan nasional.

Status honorer guru TK, ketimpangan kompetensi antara kota dan daerah, serta akreditasi yang belum merata adalah tantangan yang membutuhkan solusi segera, bukan janji jangka panjang.

Bagaimana DPR akan menuruskan aspirasi ini menjadi kebijakan konkret akan menentukan masa depan ribuan pendidik TK dan jutaan anak didik mereka.