Dihadiri Dasco, Komisi II DPR Rapat Bahas Gaji Kepala Daerah hingga Dana Bagi Hasil

JAKARTA — Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada Kamis, 30 Juli 2026, membahas tiga isu strategis yang mengganggu pemerintah daerah: remunerasi kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Pertemuan dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda membuka rapat ini sebagai respons atas desakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Penyelenggaraan rapat saat masa reses merupakan langkah luar biasa, mengingat anggota DPR seharusnya berada di daerah pemilihan mereka masing-masing.

“DPR RI termasuk Komisi II di dalamnya hari ini sedang dalam masa reses. Sehingga rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum ini menjadi sangat spesial dan urgen bagi kami, karena pimpinan dan anggota sejatinya telah berada di dapil masing-masing,” ujar Rifqi.

Tiga Isu Utama Menjadi Sorotan

Pertemuan yang dipimpin Rifqinizamy ini menghadirkan berbagai pihak penting. Selain Dasco dan Mendagri Tito Karnavian beserta jajarannya, hadir pula pengurus APKASI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan perwakilan asosiasi wakil kepala daerah.

Rifqinizamy menjelaskan rapat merupakan tindak lanjut surat permintaan dari Dewan Pengurus APKASI yang minta Komisi II memfasilitasi pembahasan persoalan-persoalan strategis di tingkat daerah. Ketiga isu utama itu dipilih karena dampaknya yang signifikan terhadap operasional pemerintah lokal.

“Berdasarkan surat Dewan Pengurus APKASI yang memohon kepada Komisi II DPR RI untuk memfasilitasi pembahasan mengenai satu, remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah; dua, sistematika dana bagi hasil; tiga, peningkatan pendapatan asli daerah,” jelasnya.

Tindak Lanjut Pertemuan Sebelumnya

Politikus Partai NasDem itu mengungkapkan rapat kali ini juga hasil dari pertemuan antara APKASI dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad beberapa waktu sebelumnya. Kehadiran Dasco menunjukkan komitmen pimpinan DPR terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Remunerasi kepala daerah menjadi salah satu topik sensitif mengingat struktur gaji pemimpin lokal mempengaruhi daya tarik karir di sektor publik. Sementara itu, pembahasan sistematika dana bagi hasil mencerminkan upaya optimalisasi alokasi sumber daya antar level pemerintahan.

Peningkatan pendapatan asli daerah juga menjadi kunci bagi kemandirian finansial pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.

Rapat kerja dan dengar pendapat umum ini menunjukkan keseriusan DPR dalam menghadapi tantangan struktural yang dihadapi daerah, meskipun dilaksanakan di tengah jadwal reses tahunan legislatif.