Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono turun langsung ke lapangan untuk memastikan dua program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), benar-benar menyentuh masyarakat bawah.
Saat menjalani masa reses di Kampung Asemrowo Sentral, Surabaya, Rabu lalu, politisi ini menegaskan pengawasan ketat menjadi harga mati agar tidak ada penyelewengan di tingkat bawah.
Bambang memberi perhatian khusus pada kualitas dapur yang mengolah menu makan siang untuk siswa dan kelompok sasaran MBG lainnya. Baginya, angka gizi bukan sekadar deret hitung di atas kertas. Ia menuntut standar operasional yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga energi yang dipakai untuk memasak.
“MBG itu makanannya harus sehat dan bergizi. Masaknya wajib pakai air mineral, beras premium, lauk yang segar, serta harus pakai Bright Gas,” tegas Bambang saat berdialog dengan warga. Instruksi ini bukan tanpa alasan. Ia sudah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak ke dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Surabaya dan Sidoarjo.
Investasi Masa Depan
Menurut Bambang, menjaga kualitas hidangan bukan perkara administratif. Ini soal investasi jangka panjang. Nutrisi yang masuk ke tubuh anak-anak hari ini adalah fondasi fisik dan mental mereka untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia tidak ingin mendengar adanya keluhan terkait makanan yang basi atau kurang memenuhi standar kesehatan yang sudah dipatok pemerintah pusat.
“Saya pastikan menu yang disajikan benar-benar bergizi. Kalau ada yang tidak sesuai, mari kita cek bersama agar masyarakat tahu bagaimana proses pengolahan makanannya,” ujarnya. Transparansi di dapur-dapur umum menjadi kunci agar publik bisa mengawasi langsung alur investasi negara yang begitu besar ini.
Ia mendorong keterlibatan warga setempat untuk memantau proses produksi di lingkungannya. Baginya, jika pengawasan dilakukan berlapis, mulai dari dewan hingga masyarakat, potensi penyimpangan bisa ditekan sekecil mungkin. Setiap gram nasi dan sepotong lauk harus dipastikan higienis sampai ke tangan penerima manfaat.
Memperluas Akses Modal
Tidak hanya bicara soal pemenuhan gizi, Bambang juga menyisir persoalan permodalan bagi pekerja sektor informal. Di hadapan para pengemudi ojek daring dan sopir angkutan kota yang memadati lokasi reses, ia menjelaskan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini mungkin dianggap sulit oleh warga.
Banyak masyarakat, khususnya pekerja harian, masih beranggapan bahwa KUR hanya untuk pedagang besar atau pemilik ruko. Bambang mencoba mematahkan persepsi keliru tersebut. “Bapak-bapak pengemudi ojek online juga dapat mengakses KUR. Bunganya rendah dan tidak memerlukan agunan karena termasuk pelaku usaha,” jelasnya di depan puluhan peserta.
Program pembiayaan ini sebenarnya sangat terbuka bagi siapa pun yang menjalankan aktivitas ekonomi produktif. Petani yang butuh bibit, nelayan yang ingin memperbaiki perahu, hingga pengemudi ojek yang ingin menyicil motor baru untuk operasional bisa memanfaatkan fasilitas bunga rendah tersebut. Tanpa agunan yang memberatkan, ia berharap ekonomi akar rumput di Surabaya bisa lebih bergeliat.
Bambang menekankan bahwa pemahaman mengenai literasi keuangan ini harus merata. Selama ini, hambatan terbesar masyarakat bukan pada kemauan untuk bekerja, melainkan pada ketidaktahuan bagaimana cara mendapatkan modal dengan bunga yang masuk akal. Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan skema tersebut, namun jembatan informasinya kerap putus di lapangan.
Langkah selanjutnya, ia akan terus memantau apakah penyaluran KUR di daerah pemilihannya benar-benar tepat sasaran. Ia berkomitmen memastikan pihak perbankan pelaksana mempermudah prosedur bagi pelaku usaha kecil.
Bagi Bambang, sukses atau tidaknya program pemerintah sangat bergantung pada keberanian masyarakat untuk mulai memanfaatkan peluang tersebut tanpa dibayangi ketakutan terhadap syarat-syarat perbankan yang rumit.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.