BGN Bantah Program MBG Ganggu Pos Anggaran Pendidikan

Menjawab Isu Kesejahteraan Guru

Selain persoalan fisik bangunan, isu kesejahteraan guru honorer yang disebut terhimpit oleh anggaran MBG juga langsung dibantah oleh Sudaryono. Ia menolak anggapan bahwa pendapatan guru non-ASN terpotong karena pemerintah mengalihkan dana untuk operasional makan siang para siswa.

Faktanya, Presiden Prabowo justru mengambil langkah berani dengan menaikkan tunjangan bagi guru honorer hingga menyentuh angka Rp2 juta. Kebijakan ini diberlakukan justru di saat program MBG sedang berjalan. Peningkatan kesejahteraan ini dipandang sebagai bukti nyata bahwa pemerintah mampu menjalankan dua agenda besar secara simultan tanpa harus mengorbankan salah satunya.

“Dulu sebelum ada MBG, guru honorer ya gajinya memang sudah kecil. Tidak ada kaitan langsung penurunan pendapatan dengan hadirnya MBG. Sekarang, justru kita benahi semua dengan kenaikan tunjangan tersebut,” ungkapnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal dari pemerintah untuk mementahkan kritik yang berkembang di masyarakat. BGN ingin menunjukkan bahwa alokasi dana untuk nutrisi anak dan pembangunan sektor pendidikan adalah dua pilar yang saling mendukung bagi masa depan sumber daya manusia Indonesia.

Sudaryono menekankan, alih-alih saling mematikan, kedua agenda ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam melakukan pembenahan sistemik yang sudah terlalu lama terabaikan di masa lalu.

Ke depan, fokus pemerintah tetap tertuju pada realisasi renovasi sekolah-sekolah yang kondisinya sudah tidak layak pakai agar tidak ada lagi siswa yang belajar dalam bayang-bayang atap yang hampir ambruk.

Sembari memastikan distribusi gizi berjalan, pos anggaran pendidikan akan terus diawasi ketat untuk memastikan tidak ada lagi hak guru yang tersendat, sekaligus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas pendidikan di akar rumput.