Anggota DPR: 233 desa di Kalteng belum nikmati listrik

Cahaya lampu masih menjadi barang mewah bagi warga di ratusan desa di Kalimantan Tengah. Sebanyak 233 desa di provinsi tersebut hingga kini belum merasakan aliran listrik, padahal Indonesia telah merdeka selama tujuh dekade lebih. Kondisi ini membuat kehidupan warga di daerah terpencil jauh dari kata ideal, terutama dalam menunjang aktivitas harian maupun pemenuhan kebutuhan dasar.

Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit Karyawan Yunianto, menyoroti tajam ketimpangan ini. Ia menyebut akses energi adalah hak dasar yang semestinya sudah dinikmati seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali mereka yang tinggal di pelosok Kalimantan.

Baginya, urusan ini bukan sekadar lampu yang menyala di malam hari, melainkan kunci pembuka bagi layanan pendidikan, kesehatan, hingga komunikasi yang selama ini sulit dijangkau warga.

Tanpa adanya pasokan listrik yang stabil, daerah-daerah tersebut dipastikan bakal terus tertinggal. Ekonomi warga tidak berputar, anak-anak kesulitan belajar saat hari beranjak gelap, dan akses informasi menjadi sangat terbatas. Yunianto, yang akrab disapa SKY, menegaskan bahwa kesenjangan infrastruktur ini adalah masalah serius yang memicu ketidakadilan pembangunan antarwilayah.

Program Lisdes dan Tantangan Geografis

Pemerintah bukannya diam. Program Listrik Desa (Lisdes) kini digulirkan dengan target pengerjaan hingga 2026 mendatang. Sebagai langkah awal, Kabupaten Seruyan mendapatkan alokasi pembangunan listrik di 11 titik yang terbagi dalam dua tahap pengerjaan.

Rinciannya, tiga titik digarap pada tahap pertama dan delapan titik lainnya menyusul pada tahap kedua. Melalui program ini, setidaknya 1.329 rumah tangga ditargetkan segera menikmati listrik.

Namun, angka 233 desa yang masih gelap gulita bukan perkara mudah untuk diselesaikan dengan metode konvensional. Kondisi geografis Kalimantan Tengah menjadi musuh nyata di lapangan. Sebagian besar desa yang belum teraliri listrik berada di wilayah terisolasi, dikepung oleh sungai-sungai besar serta medan hutan yang sangat berat untuk ditembus kendaraan pengangkut material berat.

Politisi PDI Perjuangan ini melihat bahwa tantangan teknis tersebut menuntut pendekatan yang berbeda. PT PLN (Persero) tidak bisa lagi sekadar mengandalkan tiang kabel standar yang biasanya dipasang di wilayah perkotaan atau akses mudah. Dibutuhkan inovasi dan keberanian untuk menembus batasan geografis yang ada saat ini.