Buruh Wanti-wanti DPR Pastikan Tak Ada Pasal Selundupan di RUU Ketenagakerjaan

Gedung DPR di Senayan mendadak riuh oleh kehadiran perwakilan buruh. Mereka datang bukan untuk berdemo, melainkan menagih janji transparansi kepada wakil rakyat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang akan segera dibahas. Peringatan keras meluncur dari mulut para petinggi serikat pekerja, meminta parlemen benar-benar jujur dalam proses legislasi kali ini.

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyambangi kompleks parlemen, Senin, 3 Agustus 2026. Mereka ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Suasana pertemuan itu cukup tegang. Para buruh membawa trauma masa lalu mengenai regulasi yang seringkali “kucing-kucingan” saat disahkan.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Arif Munardi, tak mau berbasa-basi. Dia menegaskan bahwa DPR harus mengubah cara kerja lama yang kerap menyisipkan aturan secara diam-diam. Baginya, praktik pasal selundupan adalah racun bagi hubungan industrial yang sehat.

Jangan Ada Lagi Pasal Gelap

“Saya ingin DPR benar-benar serius. Jangan seperti selama-selama ini dengan pasal selundupan. Mudah-mudahan kali ini benar-benar fair,” ujar Arif kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Agustus 2026. Nada bicaranya lugas. Tidak ada ruang untuk negosiasi soal transparansi pasal-pasal yang akan memengaruhi nasib jutaan orang tersebut.

Arif menekankan bahwa keterlibatan buruh bukan sekadar pajangan. Dia menuntut dialog yang bermakna, bukan formalitas yang selesai lewat selembar berita acara rapat. Buruh ingin masuk ke inti persoalan. Mereka ingin setiap pasal dibedah, diuji, dan disepakati sebelum masuk ke tahapan pengambilan keputusan lebih lanjut di lantai sidang paripurna.

Dialog intensif adalah kunci. Itulah harga mati yang diajukan. “Dialog dengan koalisi atau stakeholder lain harus benar-benar terjadi. Bukan hanya menggugurkan kewajiban dialog kemudian hilang,” tegas Arif. Baginya, komunikasi searah yang selama ini terjadi seringkali menyisakan lubang besar yang merugikan pekerja di lapangan.

Kekuatan Kolektif Buruh

Jangan anggap remeh pergerakan mereka. Saat ini, sekitar 90 persen gerakan buruh di Indonesia sudah menyatukan suara dalam koalisi yang sama. Kekuatan ini bukan untuk menggulingkan siapa pun, melainkan memastikan narasi kesejahteraan bukan sekadar jargon kampanye. Arif yakin, ketika buruh sejahtera, roda ekonomi nasional akan berputar lebih kencang.