Selasa, 4 Agustus 2026 WIB
BREAKING
NASIONAL

KMP Mutiara Sentosa II Terbakar, DPR Minta Kemenhub Evaluasi Standar Pengawasan Pelayaran

KMP Mutiara Sentosa II Terbakar, DPR Minta Kemenhub Evaluasi Standar Pengawasan
KMP Mutiara Sentosa II Terbakar, DPR Minta Kemenhub Evaluasi Standar Pengawasan

Jerit kepanikan dan kepulan asap hitam pekat membelah kesunyian perairan Laut Jawa pada Minggu (2/8/2026). Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa II mendadak terbakar hebat, memaksa ratusan nyawa bertaruh nyali di tengah laut lepas. Insiden maut ini langsung memicu gelombang kritik tajam dari Senayan terkait buruknya standar pengawasan pelayaran nasional.

Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, secara tegas mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Dia tidak ingin musibah ini sekadar berakhir jadi catatan administratif di atas meja birokrasi. Baginya, ada nyawa yang hilang dan prosedur yang patut dipertanyakan.

Hingga Selasa (4/8/2026), data dari Kantor SAR Surabaya menunjukkan betapa krusialnya proses evakuasi yang dilakukan. Tim gabungan berhasil menyelamatkan 231 penumpang dari total 236 orang yang berada di atas kapal. Namun, duka tetap tak terelakkan.

Lima orang dinyatakan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa lubang dalam sistem keselamatan pelayaran masih menganga lebar.

Audit Menyeluruh bagi Operator Kapal

Abdul Hadi menekankan bahwa evaluasi Kemenhub harus menyentuh akar persoalan. Ia menyoroti efektivitas inspeksi berkala yang selama ini dilakukan terhadap kapal-kapal penumpang. Bukan hanya masalah dokumen, ia menuntut kepatuhan nyata operator kapal terhadap regulasi yang ada.

Ketersediaan alat pemadam kebakaran yang berfungsi dan kelengkapan fasilitas keselamatan bagi penumpang di atas kapal harus dipastikan tanpa ada kompromi.

Keselamatan adalah harga mati. Ia menyebut bahwa keselamatan harus menjadi budaya kerja bagi setiap operator, bukan sekadar menggugurkan kewajiban di atas kertas saat proses perizinan. Publik butuh bukti konkret. Masyarakat perlu merasa aman saat menaiki moda transportasi laut di rute-rute padat, tanpa dihantui rasa waswas akan prosedur pemeriksaan yang ala kadarnya.

Parlemen menuntut transparansi penuh dalam mekanisme mitigasi risiko di seluruh armada. DPR ingin memastikan bahwa setiap kapal yang berlayar telah melewati standar pemeriksaan tertinggi. Tidak boleh ada ruang bagi kelalaian yang mengorbankan keselamatan orang banyak demi efisiensi operasional semata.

Mengejar Titik Terang Penyebab Tragedi

Halaman:12Semua Halaman

(PE)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram

Artikel Untuk Anda