WASHINGTON — California dan 22 negara bagian yang dikuasai Demokrat meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat memblokir rencana Presiden Donald Trump membatasi suara lewat pos melalui U.S. Postal Service.
Permintaan itu diajukan pada Senin, saat tahun pemilu sudah berjalan dan sengketa soal aturan baru ini makin dekat ke hari pemungutan suara. Para penggugat menilai penerapan aturan baru sekarang berisiko memicu kekeliruan dan membuat pemilih sah tersisih dari surat suara.
Aturan baru dinilai terlalu mepet
Dalam permohonan mereka ke hakim agung, California dan 22 negara bagian lain menyebut sudah terlalu terlambat di tahun pemilu untuk menaruh set aturan baru bagi surat suara lewat pos. Mereka mengingatkan bahwa perubahan mendadak bisa membuat pemilih yang terdaftar justru diberi tahu bahwa nama mereka tidak ada dalam daftar federal yang disetujui.
“Because of the high risk of errors and the limited window for correcting mistakes, many of the millions of voters who rely on mail voting — especially voters with disabilities and those in rural areas — would likely be denied mail ballots and disenfranchised,” kata mereka kepada pengadilan.
Para negara bagian itu juga menekankan bahwa Konstitusi menyerahkan aturan pemilu federal kepada negara bagian dan Kongres, bukan kepada presiden. Dari sisi mereka, rencana Gedung Putih melangkahi kewenangan yang selama ini dimiliki negara bagian untuk mengatur registrasi pemilih.
Trump dorong pembatasan lewat pos
Trump bersikeras suara lewat pos rawan kecurangan, termasuk dugaan bahwa nonwarga negara bisa ikut memilih. Kongres, menurut bahan perkara itu, menolak menyetujui pembatasan baru yang dia minta. Karena itu, Trump menerbitkan perintah eksekutif pada 31 Maret untuk melibatkan U.S.
Postal Service dan Department of Homeland Security dalam memastikan “citizenship verification and integrity in federal elections”.
Perintah itu meminta Homeland Security menyusun daftar warga negara per negara bagian yang berhak memilih. USPS lalu diminta memakai daftar itu untuk membatasi siapa yang boleh mengirim surat suara lewat pos. Dalam redaksi perintahnya, USPS disebut tidak boleh meneruskan mail-in atau absentee ballots dari siapa pun yang belum masuk daftar spesifik negara bagian.
Langkah itu langsung ditolak pengadilan federal dan Pengadilan Banding Sirkuit 1 di Boston. Keduanya memutuskan aturan baru Trump tidak boleh diberlakukan tahun ini, setidaknya di 23 negara bagian Demokrat yang mengajukan gugatan.
Dampaknya ke pemilih dan pemilu
Ini bukan sekadar soal prosedur. Kalau Mahkamah Agung mengizinkan aturan itu berjalan, jutaan pemilih yang bergantung pada suara lewat pos bisa terkena dampaknya, terutama penyandang disabilitas dan warga di wilayah rural yang sulit mengakses tempat pemungutan suara. Bagi mereka, satu kesalahan daftar bisa berarti suara tak terkirim, atau surat suara ditolak di detik akhir.
Para negara bagian juga membawa angka yang menunjukkan besarnya pertaruhan. Pada 2024, USPS disebut mengirim hampir 100 juta surat suara lewat pos ke atau dari pemilih, dengan sekitar 30% pemilih nasional menggunakan metode ini. Dengan skala sebesar itu, perubahan mendadak di tengah siklus pemilu bisa menciptakan kekacauan administratif yang luas.
Jaksa Trump, D. John Sauer, sudah mengajukan banding darurat ke Mahkamah Agung pekan lalu. Ia berargumen hakim di Boston bergerak terlalu cepat menghentikan pembatasan federal itu, padahal pemilu sela tinggal tiga bulan lagi. Hakim agung diperkirakan akan memutuskan dalam beberapa hari apakah pemerintahan Trump bisa melanjutkan rencananya sambil menunggu pedoman baru yang lebih rinci.
Untuk sementara, nasib suara lewat pos di 23 negara bagian itu berada di tangan para hakim agung. Dan keputusan mereka akan datang saat jutaan surat suara masih jadi tulang punggung pemilu Amerika.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.