Langkah itu langsung ditolak pengadilan federal dan Pengadilan Banding Sirkuit 1 di Boston. Keduanya memutuskan aturan baru Trump tidak boleh diberlakukan tahun ini, setidaknya di 23 negara bagian Demokrat yang mengajukan gugatan.
Dampaknya ke pemilih dan pemilu
Ini bukan sekadar soal prosedur. Kalau Mahkamah Agung mengizinkan aturan itu berjalan, jutaan pemilih yang bergantung pada suara lewat pos bisa terkena dampaknya, terutama penyandang disabilitas dan warga di wilayah rural yang sulit mengakses tempat pemungutan suara. Bagi mereka, satu kesalahan daftar bisa berarti suara tak terkirim, atau surat suara ditolak di detik akhir.
Para negara bagian juga membawa angka yang menunjukkan besarnya pertaruhan. Pada 2024, USPS disebut mengirim hampir 100 juta surat suara lewat pos ke atau dari pemilih, dengan sekitar 30% pemilih nasional menggunakan metode ini. Dengan skala sebesar itu, perubahan mendadak di tengah siklus pemilu bisa menciptakan kekacauan administratif yang luas.
Jaksa Trump, D. John Sauer, sudah mengajukan banding darurat ke Mahkamah Agung pekan lalu. Ia berargumen hakim di Boston bergerak terlalu cepat menghentikan pembatasan federal itu, padahal pemilu sela tinggal tiga bulan lagi. Hakim agung diperkirakan akan memutuskan dalam beberapa hari apakah pemerintahan Trump bisa melanjutkan rencananya sambil menunggu pedoman baru yang lebih rinci.
Untuk sementara, nasib suara lewat pos di 23 negara bagian itu berada di tangan para hakim agung. Dan keputusan mereka akan datang saat jutaan surat suara masih jadi tulang punggung pemilu Amerika.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.