ALOR — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung terbang ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, setelah mendengarkan aspirasi mahasiswa lokal di kampus. Bukan sekadar janji di Jakarta—ia membatalkan rapat pimpinan demi memastikan persoalan pertanian dan kemiskinan di daerah tertinggal itu ditangani segera.
Kunjungan kerja ini dipicu oleh Adriano Padama, mahasiswa Alor yang berpidato di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada Kamis (6/8). Adriano menyuarakan kondisi nyata daerahnya: harga beras melambung, distribusi sulit, dan sektor pertanian butuh dukungan pemerintah. Mentan Amran terkesan dengan keberanian mahasiswa membawa aspirasi rakyat, bukan kepentingan pribadi.
“Dia membawa aspirasi rakyat. Saya bangga dengan Adriano, ini putra terbaik NTT,” kata Amran. Ia melihat suara mahasiswa sebagai pengingat penting bagi pemerintah mengenai kebutuhan riil di lapangan.
Strategi Ganda: Pendek dan Panjang
Setibanya di Alor, Mentan langsung meninjau lokasi dan berdialog dengan pemerintah daerah serta masyarakat. Dari peninjauan itu, ia menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai sasaran utama intervensi Kementerian Pertanian.
Strategi berjalan bersamaan. Jangka pendek fokus pemenuhan kebutuhan pangan; jangka panjang mengembangkan komoditas perkebunan sebagai sumber pendapatan berkelanjutan.
Untuk kebutuhan pangan segera, Amran memastikan beras aman tersedia dengan harga terjangkau. Ia meminta Bulog menjamin stok dan melakukan operasi pasar jika diperlukan. “Harganya harus sama dengan Jakarta, sekitar Rp13 ribu per kilogram. Jangan sampai masyarakat membeli beras dengan harga Rp25 ribu atau Rp30 ribu,” tegasnya.
Pemerintah juga menyiapkan benih padi dan jagung, alsintan (alat dan mesin pertanian), serta pompa untuk lahan dengan sumber air. Mentan bahkan menambah sejumlah dukungan alsintan dan pompa berdasarkan kebutuhan yang disampaikan di lapangan.
Target 10 Ribu Hektare Komoditas Perkebunan
Untuk jangka panjang, Amran mendorong pengembangan kelapa, kakao, dan jambu mete—komoditas sesuai agroklimat Alor. Target ambisius: minimal 10 ribu hektare.
Logika sederhana namun berdampak. Satu hektare dikelola satu keluarga berarti 10 ribu keluarga mendapat sumber penghasilan. Jika satu keluarga empat orang, sekitar 40 ribu orang bisa merasakan manfaat langsung. “Kita harus kerja sungguh-sungguh agar kemiskinan di Alor bisa ditekan,” ujar Amran.
Komitmen Pemerintah di Wilayah Tertinggal
Saat bersamaan dengan kunjungan itu, Kepala Bapanas dan Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani juga hadir di Alor untuk memastikan bantuan pangan perdana sampai ke masyarakat. Penyaluran selama tiga bulan (Juli, Agustus, September) menjangkau 37.338 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di berbagai desa, termasuk Desa Fuisama (66 PBP), Desa Probur (513 PBP), dan Desa Lembur Barat (222 PBP).
Kehadiran langsung pemimpin pemerintah menunjukkan komitmen memastikan program pangan benar-benar dirasakan di lapangan, bukan hanya slogan di Jakarta. “Tidak boleh ada masyarakat yang merasa jauh dari perhatian pemerintah hanya karena berada di wilayah kepulauan atau pelosok,” tegas Amran.
Amran juga sedang mengejar para produsen beras fortifikasi yang menjual dengan harga melambung dan mutu menyimpang. Sekitar 15 merek fortifikasi sedang diperiksa ketat, termasuk mereka yang mematok harga Rp42 ribu per kilogram padahal standar teknis tidak terpenuhi. Beberapa produsen telah berhenti produksi dan menarik stok usai tekanan ini.
Momentum kunjungan Mentan ke Alor menggambarkan pendekatan pemerintah yang responsif: dengarkan aspirasi, turun ke lapangan, eksekusi cepat. Bagi 10 ribu hektare lahan yang akan dikembangkan di Alor, tantangan berikutnya adalah konsistensi implementasi hingga hasil terukur menyentuh kesejahteraan nyata masyarakat setempat.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.