Ketua DPR meminta pemerintah menghitung dampak ekonomi kebakaran Bromo

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera menghitung kerugian ekonomi dari kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur. Fokusnya jelas: masyarakat lokal yang bergantung pada pariwisata tidak boleh menjadi korban terbesar dari bencana ini.

Kebakaran telah menghancurkan ratusan hektare kawasan. Sumber pembanding mencatat luasan hingga 720 hektare, sementara laporan awal menyebut 520 hektare — angka masih dalam pemantauan. Sejak Api berkobar, otoritas menutup total akses wisata ke Bromo untuk mendukung operasi pemadaman dan keselamatan wisatawan.

“Prioritas saat ini harus jelas: padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” kata Puan saat memberikan keterangan di Jakarta, Senin (10/8).

Ekonomi Bromo Terancam Cepat

Penutupan Bromo bukan sekadar masalah pariwisata. Destinasi ini adalah tulang punggung ekonomi ribuan keluarga lokal. Dari penjual jip wisata, penginapan, homestay, hingga pemandu wisata, kuliner, dan transportasi — semua bergantung pada pengunjung yang datang ke gunung berapi legendaris itu.

Puan dengan tegas mengingatkan: “Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, hingga transportasi.” Jika penutupan berlangsung lama, dampaknya akan bertubi-tubi bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang tidak memiliki sumber penghasilan alternatif.

Minta Pemerintah Bertindak Cepat

Ketua DPR meminta pemerintah melakukan asesmen dampak ekonomi sejak dini. Mengapa? Karena dengan data konkret, bantuan pemerintah bisa ditargetkan dengan tepat. “Apabila penutupan berlangsung panjang, dukungan pemerintah dapat diarahkan secara presisi ke kelompok yang benar-benar kehilangan sumber pendapatan,” ujar Puan.

Tanpa data akurat, risiko terjadi: bantuan macet-macetan, kelompok paling rentan justru terlewat, atau program pemulihan ekonomi jadi tidak efisien. Masyarakat yang selama ini “ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” tambah Puan.

Pemadaman Masih Berlanjut

Di sisi operasional, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan koordinasi lintas lembaga sudah berjalan. “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur, Pangdam, Kapolda, Menhut, beserta seluruh jajaran kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk terus melakukan upaya sekeras-kerasnya,” ujar Pras usai rapat dengan pimpinan DPR di Gedung DPR Senayan, Senin.

Prasetyo juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca ekstrem musim El Niño. Percikan api di tengah vegetasi kering bisa meledak menjadi kebakaran tak terkendali dalam hitungan jam.

Ekosistem Perlu Pemulihan Holistik

Puan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi jangka pendek. Ia meminta pemerintah memetakan kerusakan vegetasi, habitat satwa liar, kondisi tanah, daerah tangkapan air, dan kawasan berisiko erosi untuk dasar pemulihan ekosistem jangka panjang.

Penanganan kebakaran Bromo tidak cukup selesai dengan pemadaman api dan pembukaan kembali wisata — perlu pemulihan menyeluruh sambil melindungi penghidupan masyarakat sekitar.

Kualitas udara juga jadi perhatian serius. Asap dari Bromo berpotensi menyebar ke permukiman dan merugikan kesehatan. Puan meminta pantauan berkelanjutan terhadap kualitas udara untuk mengantisipasi dampak kesehatan masyarakat sekitar.

Singkat kata, Puan menempatkan penanganan Bromo pada level yang lebih kompleks dari sekadar pemadaman api — melibatkan aspek ekonomi jangka pendek, ekologi jangka panjang, dan perlindungan sosial masyarakat lokal yang paling rentan terhadap krisis.