Parlemen Lebanon Hapus Hukuman Mati, Pertama di Timur Tengah

BEIRUT — Parlemen Lebanon pada Selasa memilih menghapus hukuman mati, langkah yang membuat negara itu menjadi yang pertama di Timur Tengah yang melakukannya. Keputusan ini datang saat Lebanon sebenarnya sudah lama tak menjalankan eksekusi, tetapi vonis mati masih terus dijatuhkan.

Langkah itu langsung menempatkan Lebanon dalam sorotan regional. Untuk keluarga terpidana, keputusan parlemen ini membuka harapan baru. Untuk negara lain di kawasan, itu menjadi penanda bahwa debat soal hukuman mati bisa bergerak ke arah yang berbeda.

Hapus hukuman mati di Lebanon, tapi jejaknya masih panjang

Lebanon belum melakukan eksekusi sejak 2004, namun hukuman mati tetap bertahan di sistem peradilannya sampai pemungutan suara pada Selasa. Pada Senin, vonis mati terbaru masih dijatuhkan, menunjukkan bahwa kebijakan lama itu belum sepenuhnya hilang dari praktik hukum sehari-hari.

Amnesty International mengatakan setidaknya 85 orang masih berada di deret tunggu hukuman mati per Januari tahun ini. Angka itu memberi gambaran bahwa keputusan parlemen tidak hanya simbolik. Ada banyak perkara, dan ada banyak nyawa, yang kini bergantung pada bagaimana aturan baru diterapkan.

Kenapa keputusan ini penting

Bagi Lebanon, penghapusan hukuman mati mengakhiri satu bab penting dalam hukum pidana negara itu. Sebelumnya, capital punishment biasanya diterapkan untuk kejahatan berat, termasuk pembunuhan, terorisme, dan spionase. Dengan keputusan parlemen, negara tersebut mengambil jarak dari pendekatan yang selama ini masih dipakai banyak pemerintah di kawasan.

Ini juga berarti perdebatan hukum kini bergeser dari soal menjatuhkan vonis ke soal apa yang terjadi pada mereka yang sudah divonis mati. Karena eksekusi terakhir terjadi pada 2004, publik dan pembuat kebijakan kini menghadapi pertanyaan yang lebih nyata: bagaimana nasib para terpidana yang masih ada di dalam sistem.

Dampaknya bagi kawasan dan keluarga terpidana

Keputusan Lebanon bukan sekadar catatan hukum. Ini memberi tekanan moral dan politik di kawasan yang selama ini masih mempertahankan hukuman mati sebagai alat negara. Di satu sisi, langkah itu menunjukkan bahwa penghapusan total bukan hal mustahil. Di sisi lain, ia menyorot lambatnya perubahan di negara-negara tetangga yang masih mengandalkan hukuman paling berat itu.

Bagi masyarakat sipil dan kelompok hak asasi manusia, keputusan ini juga memperkuat dorongan untuk meninjau ulang vonis yang masih menggantung. Soalnya, begitu hukuman mati dihapus dari undang-undang, pertanyaan berikutnya langsung muncul: apakah para terpidana akan tetap menunggu putusan akhir, atau ada jalur hukum baru yang disiapkan pemerintah?

France 24, lewat laporan koresponden Renée Davis dari Beirut, menyebut keputusan parlemen itu sebagai yang pertama di Timur Tengah. Dari sini, perhatian berikutnya akan tertuju pada langkah teknis pemerintah Lebanon dan bagaimana aparat hukum menerjemahkan keputusan politik itu ke dalam praktik pengadilan.

Kalau pelaksanaannya mulus, Lebanon bisa menjadi acuan baru di kawasan yang selama ini jarang bergerak secepat ini dalam isu hukuman mati.