Jumat, 14 Agustus 2026 WIB
BREAKING
TEKNOLOGI

Gedung Putih Rekrut Peretas Swasta untuk Lawan Kejahatan Siber

Peretas swasta dipakai Gedung Putih lawan kejahatan siber
Gedung Putih menyiapkan program peretas swasta untuk mendeteksi dan mengganggu jaringan kejahatan siber. (Ilustrasi: AI)

Dalam beberapa bulan setelahnya, perusahaan swasta juga mulai mengumumkan program ofensif mereka sendiri. Salah satunya adalah unit “disruption unit” milik Google, seperti disebut dalam bahan sumber.

Batas hukum tetap ketat

Meski memberi ruang bagi perusahaan, Gedung Putih menegaskan program ini bukan cek kosong. Sebelum memoranda baru terbit, pemerintah AS melarang perusahaan swasta melakukan operasi siber ofensif tanpa persetujuan pengadilan. Aturan itu tidak dihapus.

Operasi peretas swasta tetap harus mematuhi Computer Fraud and Abuse Act, undang-undang yang melarang pembalasan dalam bentuk hacking back. Federal agencies juga harus memberi lampu hijau sebelum operasi bisa berjalan. NCC diberi waktu 60 hari untuk menyusun prosedur program baru ini.

Di titik ini, tarik-menarik kepentingannya jelas. Pemerintah ingin bergerak lebih cepat menghadapi sindikat siber yang menyebar lewat berbagai negara. Tapi para pengkritik khawatir operasi ofensif swasta bisa memicu konsekuensi hukum dan diplomatik yang merembet lebih jauh dari target awal.

Bahan sumber juga menyebut sejumlah pemimpin konservatif sebelumnya pernah melontarkan gagasan menghidupkan kembali “letters of marque” untuk pelaku kejahatan siber, merujuk pada hukum maritim lama yang dulu memberi wewenang kepada swasta menyerang kapal musuh atas nama pemerintah.

Mashable menulis, kekhawatiran utama para penentang ada pada kemungkinan dampak berantai jika perusahaan ikut masuk ke wilayah ofensif. Soalnya, satu langkah balasan yang salah sasaran bisa mengacaukan penyelidikan, mengundang sengketa hukum, atau memicu respons dari negara lain.

Itulah alasan pemerintah AS masih menempatkan NCC, Departemen Kehakiman, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri sebagai penjaga gerbang utama sebelum peretas swasta boleh turun tangan.

“The National Coordination Center has 60 days to establish procedures for the new program,” tulis pemberitahuan itu, yang kini jadi tenggat paling penting sebelum model kerja baru ini benar-benar berjalan.

Halaman:12Semua Halaman

(AG)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram

Artikel Untuk Anda

TRENDING Kode Redeem FC Mobile Terbaru Hari Ini 14 Agustus 2026: Klaim Pack & Coins Gratis