PB HMI dorong APBN 2027 perkuat peran pemuda dan ekraf

PALANGKA RAYA — PB HMI mendorong APBN 2027 memberi dampak yang lebih nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pemuda dan pelaku ekonomi kreatif. Seruan itu disampaikan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nur Ghina Muslimah dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, Jumat.

Ghina menilai ukuran APBN tidak cukup dilihat dari besar kecilnya anggaran. Yang lebih penting, kata dia, adalah kemampuan belanja negara menjawab kebutuhan masyarakat dan membuka peluang ekonomi baru. Pesannya tegas. APBN harus terasa.

“APBN bukan sekadar persoalan seberapa besar anggaran yang dimiliki negara, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar hadir dan menjawab kebutuhan rakyat. Ukuran keberhasilannya adalah dampak yang dirasakan masyarakat,” katanya.

APBN 2027 dan ruang bagi pemuda

Ia menyebut tema kebijakan fiskal 2027, yakni “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, perlu diterjemahkan lewat program yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing masyarakat. Dalam pandangannya, pemuda harus berada di barisan depan pembangunan nasional.

Bonus demografi, menurut Ghina, tidak boleh berhenti sebagai slogan. Generasi muda harus diberi ruang agar benar-benar menjadi pelaku utama ekonomi nasional. “Kita memiliki bonus demografi dan generasi muda yang kreatif. Jangan sampai mereka hanya menjadi objek pembangunan. Pemuda harus ditempatkan sebagai subjek dan penggerak ekonomi nasional,” katanya.

Pernyataan itu penting karena arah belanja negara ikut menentukan seberapa besar ruang yang terbuka bagi anak muda untuk masuk ke pasar kerja, mengembangkan usaha, dan membangun jejaring ekonomi. Jika kebijakan fiskal hanya mengejar angka makro, kata Ghina, kelompok muda bisa tetap tertinggal dari arus pertumbuhan yang terjadi.

Ekonomi kreatif jadi tumpuan baru

Di bagian lain, Ghina menyoroti ekonomi kreatif yang dinilainya punya potensi besar sebagai sumber pertumbuhan baru. Potensi itu, menurut dia, tersebar di banyak daerah dan tidak bergantung pada pusat-pusat ekonomi nasional. Seni dan budaya, kuliner, fesyen, kriya, industri digital, hingga usaha kreatif berbasis komunitas ikut disebutnya sebagai penggerak yang sudah tumbuh di berbagai wilayah.

“Ekonomi kreatif tidak hanya tumbuh di kota-kota besar. Potensi produk lokal, seni budaya, kuliner, fesyen, kriya, subsektor digital, hingga industri kreatif berbasis komunitas ada di hampir seluruh daerah Indonesia,” ujarnya.

Soal ini, ia meminta APBN 2027 diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Bukan program singkat yang selesai di satu musim anggaran, melainkan dukungan yang bisa dipakai untuk memperkuat usaha dalam jangka panjang.

Dukungan yang ia maksud mencakup perluasan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi usaha, pemasaran, sertifikasi, perlindungan kekayaan intelektual, sampai pembukaan akses pasar yang lebih luas. Jalurnya berlapis. Dan semuanya saling terkait.

Dampak yang dirasakan di daerah

Ghina juga menempatkan pariwisata sebagai bagian penting dari strategi pemerataan ekonomi. Menurut dia, pengembangan destinasi wisata harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Artinya, arus wisatawan tidak berhenti di foto dan kunjungan semata.

“Ketika wisatawan datang ke sebuah daerah, maka UMKM, pelaku ekonomi kreatif, komunitas, pekerja lokal, hingga pelaku usaha kecil harus ikut merasakan dampak ekonominya,” katanya.

Ia berharap transfer anggaran ke daerah diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dasar, konektivitas, kualitas destinasi, kapasitas masyarakat, serta promosi potensi wisata daerah. Dalam kerangka itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah disebutnya bisa membuka sumber pendapatan baru sekaligus mengurangi kesenjangan pertumbuhan antarwilayah.

Di titik ini, dampaknya terasa paling konkret. Jika jalur pembiayaan, pemasaran, dan infrastruktur daerah ikut menguat, pelaku UMKM dan komunitas lokal punya peluang lebih besar untuk ikut mengambil bagian dari aktivitas ekonomi yang lahir dari wisata dan ekraf. Kalau tidak, pertumbuhan mudah menumpuk di pusat-pusat tertentu saja.

Transparansi dan pemerataan jadi sorotan

Ghina menegaskan kebijakan fiskal nasional tidak boleh berjalan seragam untuk wilayah yang karakternya berbeda-beda. Dengan kondisi geografis Indonesia yang luas, ia menilai pembangunan harus memberi ruang yang adil bagi daerah, wilayah kepulauan, perbatasan, pedesaan, hingga kawasan terpencil.

“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. APBN harus menjadi instrumen pemerataan agar masyarakat di daerah, wilayah kepulauan, perbatasan, pedesaan, hingga kawasan terpencil mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, pengelolaan defisit dan utang, serta transfer ke daerah dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Harapannya, pembahasan APBN 2027 tidak berhenti pada indikator makroekonomi, tetapi benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat di tingkat bawah.

Ghina turut mendorong pemerintah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemuda, organisasi kepemudaan, komunitas, pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program pembangunan. “Kita ingin APBN yang bukan hanya besar secara nominal, tetapi kuat dalam dampak.

Rakyat harus merasakan hadirnya negara melalui pendidikan yang lebih baik, lapangan pekerjaan, akses ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, dan kesempatan untuk berkembang,” tuturnya.

Ia menutup penjelasannya dengan penegasan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan harus berjalan beriringan. Targetnya jelas: kebijakan fiskal 2027 bukan sekadar angka, melainkan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Titik ukur itu, menurut Ghina, ada pada dampak yang benar-benar dirasakan rakyat.