Trump Siap Perpanjang Waiver Jones Act untuk Tekan Harga Bensin

WASHINGTON — Pemerintahan Donald Trump disebut akan memperpanjang waiver Jones Act untuk membantu menekan harga bensin di Amerika Serikat, di saat harga rata-rata bensin masih berada di atas 4 dolar per galon. Kebijakan ini dipakai untuk memberi ruang lebih besar bagi pengiriman bahan bakar antarwilayah lewat jalur laut.

Langkah itu penting karena masa berlaku pengecualian sekarang akan habis pada 16 Agustus, sementara tekanan politik jelang pemilu paruh waktu pada November terus meningkat. Bagi Gedung Putih, ini jadi salah satu opsi yang tersisa untuk meredam biaya di pompa bensin tanpa perlu membuka kebijakan yang lebih besar dan lebih berisiko.

Waiver Jones Act jadi jalan cepat yang tersisa

Jones Act mewajibkan kargo yang bergerak antar pelabuhan di AS diangkut dengan kapal yang dibangun di AS, dimiliki perusahaan AS, dan diawaki pekerja Amerika. Dalam praktiknya, aturan itu membuat pergerakan bahan bakar domestik lebih kaku. Waiver Jones Act memberi kelonggaran sementara ketika pasokan perlu digeser cepat ke wilayah tertentu.

Menurut data pemerintah AS, pengecualian itu sudah dipakai hampir 200 kali dalam empat setengah bulan hingga akhir Juli. Angka itu menandai masa penangguhan terpanjang dalam sejarah program tersebut.

Sejumlah pejabat pemerintahan, termasuk penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro, Direktur Office of Management and Budget Russell Vought, dan White House Energy Dominance Council, ikut dalam pembahasan perpanjangan. Namun, belum ada keputusan final. Detailnya masih bisa berubah.

Kritik datang dari kubu maritim dan Partai Republik

Pihak yang menolak perluasan waiver mendorong pembatasan wilayah dan pengawasan yang lebih ketat untuk setiap pengiriman. Mereka khawatir pengecualian yang terlalu longgar bisa melemahkan armada domestik dan menggerus tujuan keamanan nasional yang selama ini melekat pada Jones Act.

Ketua DPR Mike Johnson dan Pemimpin Mayoritas DPR Steve Scalise termasuk di antara tokoh Partai Republik yang menekan Gedung Putih agar membatasi pengecualian tersebut. Di sisi lain, White House mengatakan pihaknya terus memantau cara waiver dipakai dan diskusi masih berjalan.