Sabtu, 15 Agustus 2026 WIB
BREAKING
EKONOMI

Trump Siap Perpanjang Waiver Jones Act untuk Tekan Harga Bensin

Waiver Jones Act untuk menekan harga bensin di AS
Pemerintahan Trump mempertimbangkan perpanjangan waiver Jones Act di tengah harga bensin yang masih tinggi. (Ilustrasi: AI)

WASHINGTON — Pemerintahan Donald Trump disebut akan memperpanjang waiver Jones Act untuk membantu menekan harga bensin di Amerika Serikat, di saat harga rata-rata bensin masih berada di atas 4 dolar per galon. Kebijakan ini dipakai untuk memberi ruang lebih besar bagi pengiriman bahan bakar antarwilayah lewat jalur laut.

Langkah itu penting karena masa berlaku pengecualian sekarang akan habis pada 16 Agustus, sementara tekanan politik jelang pemilu paruh waktu pada November terus meningkat. Bagi Gedung Putih, ini jadi salah satu opsi yang tersisa untuk meredam biaya di pompa bensin tanpa perlu membuka kebijakan yang lebih besar dan lebih berisiko.

Waiver Jones Act jadi jalan cepat yang tersisa

Jones Act mewajibkan kargo yang bergerak antar pelabuhan di AS diangkut dengan kapal yang dibangun di AS, dimiliki perusahaan AS, dan diawaki pekerja Amerika. Dalam praktiknya, aturan itu membuat pergerakan bahan bakar domestik lebih kaku. Waiver Jones Act memberi kelonggaran sementara ketika pasokan perlu digeser cepat ke wilayah tertentu.

Menurut data pemerintah AS, pengecualian itu sudah dipakai hampir 200 kali dalam empat setengah bulan hingga akhir Juli. Angka itu menandai masa penangguhan terpanjang dalam sejarah program tersebut.

Sejumlah pejabat pemerintahan, termasuk penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro, Direktur Office of Management and Budget Russell Vought, dan White House Energy Dominance Council, ikut dalam pembahasan perpanjangan. Namun, belum ada keputusan final. Detailnya masih bisa berubah.

Kritik datang dari kubu maritim dan Partai Republik

Pihak yang menolak perluasan waiver mendorong pembatasan wilayah dan pengawasan yang lebih ketat untuk setiap pengiriman. Mereka khawatir pengecualian yang terlalu longgar bisa melemahkan armada domestik dan menggerus tujuan keamanan nasional yang selama ini melekat pada Jones Act.

Ketua DPR Mike Johnson dan Pemimpin Mayoritas DPR Steve Scalise termasuk di antara tokoh Partai Republik yang menekan Gedung Putih agar membatasi pengecualian tersebut. Di sisi lain, White House mengatakan pihaknya terus memantau cara waiver dipakai dan diskusi masih berjalan.

Untuk industri maritim, isu ini bukan sekadar soal harga bensin. Ini soal siapa yang dapat pekerjaan, siapa yang menguasai pengangkutan bahan bakar, dan seberapa jauh Amerika bersedia melonggarkan aturan yang melindungi kapal dan pekerja domestik.

Dampaknya ke harga bensin belum besar

Bob McNally, presiden Rapidan Energy Group, menilai opsi paling efektif bagi presiden AS sebenarnya adalah menekan Arab Saudi agar menaikkan produksi minyak. Tapi pilihan itu tidak realistis karena ekspor masih terhambat gangguan di sekitar Selat Hormuz akibat konflik Iran.

McNally juga menyebut opsi lain seperti windfall profits tax, kontrol harga bensin, atau langkah hukum terhadap perusahaan minyak, sebagai pilihan yang tidak realistis secara politik, berisiko secara ekonomi, atau kecil kemungkinannya menurunkan harga secara berarti.

Menurut dia, waiver Jones Act memang menambah ketersediaan tanker untuk memindahkan bahan bakar, tetapi penurunan harga bensin kemungkinan hanya beberapa sen per galon.

Itu sebabnya perpanjangan waiver lebih terasa sebagai langkah darurat daripada solusi permanen. Warga AS yang masih menghadapi harga bensin tinggi mungkin hanya melihat dampak kecil di pompa, sementara industri pelayaran dan perdebatan soal keamanan pasokan akan terus berjalan.

Di lapangan, tekanan juga datang dari kelompok maritim. American Maritime Partnership kembali menjalankan iklan di CNBC dan Fox News, sementara AMP bersama American Waterways Operators menggelar iklan digital untuk menolak perpanjangan waiver. Presiden AMP Jennifer Carpenter menuduh kebijakan itu lebih menguntungkan operator asing dan perusahaan energi ketimbang konsumen.

“The waiver has shifted routine domestic commerce to foreign operators, including entities linked to China and Russia, while undermining the U.S. maritime industrial base,” kata Jennifer Carpenter.

Jika Gedung Putih tetap melanjutkan rencana ini, fokus berikutnya ada pada seberapa sempit cakupan pengecualian yang dipilih dan apakah setiap pengiriman bahan bakar akan diawasi lebih ketat. Keputusan itu akan menentukan apakah waiver Jones Act hanya jadi penahan sementara, atau berubah menjadi preseden baru dalam kebijakan energi AS.

(ZA)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram

Artikel Untuk Anda

TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair