Soalnya, insiden seperti ini bisa menggerus kepercayaan publik pada program MBG kalau pengawasan longgar dibiarkan berulang. Bagi penerima manfaat, satu dapur yang lalai saja cukup untuk memunculkan kekhawatiran soal keamanan makanan yang diterima setiap hari. Bagi pengelola, satu kesalahan bisa memicu evaluasi besar-besaran. Praktis. Tidak ada ruang santai.
Sudaryono juga menyinggung kondisi salah satu korban yang dirawat di PICU Rumah Sakit Haji Medan. Menurut dia, pasien mulai berangsur membaik setelah menjalani perawatan selama tiga hari, meski masih butuh penanganan intensif.
Ia berharap kondisi korban segera pulih agar bisa dipindahkan dari ruang PICU ke ruang perawatan biasa. “Kondisi (korban) di sini sudah dua hari, ini hari yang ketiga. Menurut laporan, sudah membaik. Jadi, dibandingkan pertama kali masuk dan kemarin dan hari ini, sudah lebih baik.
Tapi memang masih di ICU. Saya berharap sesegera mungkin bisa betul-betul membaik satu sampai dua hari ini. Enggak usah dua hari lah, kalau bisa satu hari, gitu,” pungkasnya.
BGN memperketat dapur MBG setelah kasus Karo
Kasus di Karo memberi sinyal tegas bahwa keamanan pangan di program MBG tak bisa bergantung pada slogan. Kualitas makanan ditentukan hal yang sangat dasar: penyimpanan, suhu, dan disiplin kerja di dapur.
Bila tiga hal itu jatuh, dampaknya langsung ke penerima manfaat. Anak atau peserta yang menerima makanan tidak cuma berhadapan dengan rasa yang berubah, tapi juga risiko kesehatan yang jauh lebih serius. Karena itu, penegasan Sudaryono soal zero tolerance menjadi pesan administratif sekaligus pesan keselamatan.
BGN kini dihadapkan pada pekerjaan lanjutan yang tidak ringan. Pengawasan harus turun sampai ke dapur-dapur pelaksana, sementara kepala SPPG di daerah dituntut lebih ketat menjaga prosedur. Dari situlah arah berikutnya akan terlihat: apakah evaluasi benar-benar berjalan, atau kasus Karo hanya jadi peringatan sesaat.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.