Gedung DPR RI mendadak jadi ruang penentu nasib ribuan pegawai PT Pos Indonesia. Selasa (18/8/2026), suasana di kompleks Senayan itu tidak seperti biasanya. Riuh rendah diskusi soal masa depan perusahaan pelat merah tersebut memuncak saat Komisi VI DPR RI duduk satu meja bersama manajemen dan pengelola dana negara.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dengan tegas menyatakan parlemen tidak akan tinggal diam. PT Pos harus kembali berdiri tegak. Pertemuan itu menghadirkan pihak-pihak krusial: direksi PT Pos, perwakilan Danantara Asset Management, serikat pekerja, hingga para mitra usaha. Semua sepakat, penyelamatan perusahaan adalah harga mati.
Kolaborasi Lintas Sektor
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, ikut memimpin jalannya rapat panas tersebut. Di sisi meja lainnya, Direktur Utama PT Pos M. Iskandar Kunaefi dan Direktur Manajemen Risiko Rosmanidar Zulkifli berusaha menjelaskan kondisi riil di lapangan.
Tidak ketinggalan, MD Business 3 Danantara, Febriany Eddy, hadir untuk melihat dari dekat bagaimana dana aset negara bisa diputar lebih optimal untuk menyehatkan arus kas perusahaan.
Bagi Andre, kerja sama ini bukan sekadar formalitas rapat. Ia menekankan bahwa menyelamatkan PT Pos adalah pekerjaan rumah besar yang menuntut kolaborasi tanpa sekat. “Kami sepakat berjuang bersama. Tujuannya cuma satu, agar PT Pos kembali sehat dan punya daya tawar yang kuat lagi di pasar,” ujar politisi Fraksi Gerindra itu.
Ia menambahkan, efek dominonya sangat jelas. Jika manajemen berhasil melakukan perbaikan operasional, kesejahteraan karyawan akan terjamin. Begitu pula dengan ribuan mitra yang selama ini menggantungkan nasib pada kelangsungan bisnis logistik pelat merah tersebut. “Karyawan sejahtera, mitra juga ikut senang. Itu tujuan akhirnya,” tegas Andre.
Bermula dari Keluhan di Lapangan
Keputusan untuk menggelar rapat besar ini sebenarnya buah dari keresahan yang muncul sepekan sebelumnya. Pada 11 Agustus 2026, Komisi VI menerima kunjungan dari berbagai elemen pekerja, mulai dari DPP ASPIRASI, Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI), SPPI-KB, hingga Serikat Mitra Sinergi Pos Indonesia (SERASI POS).
Saat itu, para perwakilan pekerja blak-blakan soal problematika yang mereka hadapi. Mulai dari urusan dapur internal perusahaan hingga tantangan bisnis yang kian keras di era digital. Mendengar keluh kesah tersebut, parlemen tidak mau membuang waktu. Komisi VI langsung menginstruksikan pembahasan komprehensif yang melibatkan langsung pemegang saham dan pihak manajemen.
Anggia Ermarini dari Fraksi PKB memastikan bahwa langkah yang mereka ambil bukan sekadar retorika politik. Komisi VI akan terus memantau setiap progres yang dilakukan manajemen. “Kami siap memastikan setiap kebijakan nanti membantu PT Pos. Karyawannya adalah prioritas kami,” ucap Anggia di sela-sela rapat.
Menanti Langkah Konkret Manajemen
Kini, bola panas berada di tangan direksi dan Danantara. Setelah kesepakatan kolaborasi ini tercapai, publik menanti gebrakan apa yang akan dilakukan di lapangan. PT Pos Indonesia memang bukan BUMN sembarangan.
Jaringan kantornya yang menjangkau hingga pelosok desa menjadikannya tulang punggung layanan logistik nasional. Namun, tantangan efisiensi dan persaingan bisnis yang ketat menuntut langkah yang lebih berani.
Bagi ribuan karyawan yang sempat harap-harap cemas, komitmen dari Senayan ini setidaknya memberikan secercah napas lega. Namun, perjuangan belum usai. DPR menegaskan akan terus mengawal proses penyehatan ini hingga PT Pos kembali mencatatkan kinerja yang gemilang dan memberikan kontribusi nyata bagi negara.
Para pemangku kepentingan kini dituntut untuk membuktikan bahwa sinergi lintas instansi ini bisa mengubah wajah PT Pos. Apakah perusahaan ini benar-benar bisa bangkit dari tekanan finansial dan operasional, atau hanya akan menjadi catatan sejarah BUMN yang terus bergelut dengan masalah lama, akan terjawab dalam hitungan bulan ke depan melalui kebijakan penyehatan yang bakal diimplementasikan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.