JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan soal guru PPPK yang bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS) melalui seleksi tahun 2027. Jumlah dan status guru—baik paruh waktu maupun penuh waktu—sudah final.
Kepastian ini menjadi angin segar bagi hampir seribu ribu guru berstatus PPPK di seluruh Indonesia. Aspirasi mereka untuk naik status, kata Dasco, sudah bertubi-tubi masuk ke meja DPR.
“Kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.
Kesempatan emas ini tidak terbatas pada guru sekolah reguler. Jangkauan seleksi PNS juga mencakup guru madrasah dan guru taman kanak-kanak (TK).
Angka Guru PPPK: Hampir Seribu Ribu Menunggu
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkap detail numerik yang mengejutkan. Saat ini, ada 995.245 guru berstatus PPPK penuh waktu. Angka itu belum termasuk guru PPPK paruh waktu yang mencapai 231.246 orang.
Total hampir 1,2 juta guru dengan status tersementara menanti kepastian karir. Ketidakpastian status—dan tunjangan yang berbeda dari PNS—jadi beban psikologis tersendiri bagi ribuan pendidik.
Rini juga memaparkan proyeksi kebutuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi untuk berbagai jenjang pendidikan: sekolah regular, madrasah, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Garuda (program inkubasi talenta baru Kemendikbud).
Jalur Naik Status: Paruh Waktu ke Penuh Waktu, Lalu PNS
Mekanisme kenaikan status dirancang bertahap. Guru PPPK paruh waktu mendapat kesempatan pertama untuk naik menjadi PPPK penuh waktu. Setelah itu, barulah mereka bisa mengikuti seleksi PNS pada awal 2027.
“Nanti kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi dan juga Sekolah Garuda,” jelas Rini.
Tahapan ini dirancang agar sistem seleksi tetap terukur dan transparan. Tidak ada lompatan status yang bisa menimbulkan ketidakadilan di antara sesama guru PPPK.
Mengapa Ini Penting bagi Guru dan Negara
Status PNS membawa dampak nyata: tunjangan lebih besar, jaminan pensiun yang jelas, dan stabilitas karir jangka panjang. Bagi guru yang telah bekerja bertahun-tahun dalam status sementara, perubahan ini bukan sekadar promosi—melainkan pengakuan atas dedikasi mereka.
Dari perspektif pemerintah, pengangkatan guru PPPK menjadi PNS memecahkan masalah retensi tenaga pendidik berkualitas. Sekolah di daerah terpencil sering kehilangan guru berbakat karena mereka mencari pekerjaan lebih stabil di kota. Kepastian status PNS berpotensi mengurangi turnover guru.
Selain itu, formasi guru sebesar 526.689 posisi menunjukkan pemerintah hendak ekspansi sistem pendidikan, khususnya Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda yang masih dalam tahap akselerasi. Pengangkatan guru PPPK bisa mengisi gap tanpa perlu merekrut dari nol.
Momentum Finalisasi DPR-Pemerintah
Pernyataan Dasco pada 18 Agustus lalu menandai titik terang dalam negosiasi yang cukup alot. Lebih dari setahun sebelumnya, guru PPPK dan organisasi profesi mereka sudah mengajukan petisi. Forum legislatif sempat mempertanyakan kapasitas anggaran dan kelayakan administratif pengangkatan masif.
Dengan finalisasi status dan jumlah guru, hambatan formalitas sudah teratasi. Tinggal menunggu detail mekanisme seleksi dan jadwal pelaksanaan yang akan diumumkan lebih lanjut menjelang 2027.
Dasco menekankan bahwa komitmen DPR dan pemerintah pada kesejahteraan guru PPPK bukan hanya slogan. Finalisasi pembahasan di parlemen membuktikan prioritas itu, kendati masih ada pertanyaan soal detail implementasi dan timeline yang lebih pasti.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.