Duka mendalam menyelimuti Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut dilaporkan telah menelan 68 korban jiwa. Ribuan warga kini terpaksa menanggalkan rumah mereka, berlindung di tenda-tenda darurat sementara menunggu uluran tangan untuk bertahan hidup.
Menyikapi situasi kritis ini, DPR RI mengambil langkah cepat. Hari ini, Selasa (18/8), pimpinan DPR resmi menugaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama sejumlah pimpinan parlemen untuk terbang langsung ke lokasi bencana di NTT besok, Rabu (19/8).
Misi utama mereka bukan sekadar meninjau, melainkan menyalurkan bantuan logistik sekaligus merancang ulang alokasi anggaran darurat agar penanganan korban bisa berjalan lebih maksimal.
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan instruksi tersebut di tengah Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Parlemen, Jakarta. Suasana ruang sidang terasa cukup serius saat Dasco menjabarkan urgensi keberangkatan tim tersebut.
“Besok pimpinan DPR sudah menugaskan beberapa anggota dan pimpinan DPR RI bersama Menteri Keuangan dan menteri terkait untuk berangkat ke NTT. Tujuannya jelas, memberikan bantuan langsung dan mendorong relokasi anggaran yang memang diperlukan segera,” ujar Dasco di depan para anggota dewan.
Koordinasi Awal di Lapangan
Langkah pemerintah pusat sebenarnya sudah dimulai sebelum pengumuman ini. DPR RI tercatat telah mengirimkan tim perwakilan pada 16 Agustus lalu. Mereka datang lebih dulu ke NTT untuk memetakan situasi dan mengadakan rapat koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan pemerintah daerah setempat.
Dasco menegaskan bahwa tim awal tersebut memiliki mandat khusus. Mereka menjalankan fungsi pengawasan agar setiap langkah penanganan bencana di lapangan tidak menemui hambatan birokrasi. “Kami telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah untuk memastikan langkah-langkah penanganan dampak bencana diambil tanpa penundaan,” tambahnya.
Di pihak eksekutif, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan lampu hijau terkait dukungan finansial. Dalam Rapat Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR RI pada Minggu (16/8) malam, Purbaya berkomunikasi via telepon dengan para legislator. Ia menyatakan komitmen penuh untuk membackup kebutuhan pembiayaan di sana.
Kesiapan Dana Cadangan
Terkait sumber anggaran, pemerintah mengaku sudah memiliki skema darurat. Purbaya menjelaskan, dana pertama yang digunakan berasal dari pos cadangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sejauh ini, ketersediaan dana di pos tersebut diperkirakan masih cukup memadai.
“Biasanya kita pakai dana dari BNPB yang memang sudah disiapkan. Masih ada Rp5 triliun kalau tidak salah. Mungkin sebagian terpakai, tapi jumlahnya masih cukup untuk tahap awal,” ungkap Purbaya.
Pemerintah juga menyiapkan opsi cadangan jika dana BNPB terserap habis nantinya. Purbaya menyebut pemanfaatan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa menjadi sumber pembiayaan alternatif. Ia menjanjikan proses rekonstruksi anggaran akan berjalan mulus, tanpa ada birokrasi yang berbelit-belit.
Menteri Keuangan itu menekankan bahwa untuk urusan bencana, sudah ada pos cadangan khusus yang memang diperuntukkan bagi kondisi darurat negara. Dengan adanya jaminan finansial ini, ia berharap proses penanganan korban gempa di NTT tidak terkendala urusan administratif.
Kini, publik menunggu realisasi bantuan tersebut mendarat di tanah NTT. Tantangan di lapangan dipastikan tidak mudah, mengingat medan yang terdampak dan banyaknya pengungsi yang membutuhkan penanganan medis serta hunian sementara. Tim dari Jakarta yang dijadwalkan terbang besok akan menjadi penentu seberapa cepat roda pemulihan pascabencana ini berputar.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.