JAKARTA — Pimpinan DPR RI dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan berangkat ke Nusa Tenggara Timur pada Rabu (19 Agustus 2026) untuk meninjau langsung dampak gempa bumi dan menyerahkan bantuan ke masyarakat terdampak. Kunjungan ini bagian dari respons cepat pemerintah dan legislatif terhadap bencana yang mengguncang wilayah tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan rencana tersebut dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18 Agustus 2026). Delegasi akan mencakup sejumlah menteri terkait selain Purbaya, dengan fokus memberikan bantuan dan mendorong relokasi anggaran untuk penanganan bencana.
“Pimpinan DPR telah menugaskan beberapa pimpinan dan anggota DPR RI beserta menteri keuangan dan menteri terkait lainnya untuk berangkat ke NTT,” kata Dasco dalam rapat tersebut.
Upaya Berkelanjutan DPR Awasi Respons Bencana
Ini bukan kunjungan pertama DPR ke lokasi bencana. Sebelumnya, pada 16 Agustus 2026, DPR telah mengirimkan perwakilan ke NTT guna melakukan koordinasi dengan pemerintah dan menjalankan fungsi pengawasan. Rapat koordinasi tersebut juga bertujuan mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah darurat untuk menangani dampak gempa.
Dengan kunjungan Rabu ini, DPR sekaligus memastikan mekanisme bantuan berjalan efektif. “Untuk memberikan bantuan-bantuan serta mendorong relokasi anggaran yang dianggap perlu untuk penanganan dampak dari bencana,” jelas Dasco.
Kementerian Keuangan Siapkan Dana Darurat
Purbaya sudah mengonfirmasi bahwa pemerintah siap mendukung kebutuhan pembiayaan selama fase penanganan bencana. Dia menyampaikan ini dalam Rapat Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana DPR pada Minggu (16 Agustus 2026).
Menurut Purbaya, pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembiayaan melalui anggaran yang tersedia untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tahapan pemulihan.
“Untuk pertama biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada Rp5 triliun kalau tidak salah, mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup,” kata Purbaya, dikutip Senin (17 Agustus 2026).
Bendahara Negara menerangkan penanganan bencana dilakukan secara bertahap menggunakan anggaran yang telah disiapkan sebelumnya. Jika kebutuhan melampaui alokasi awal, pemerintah akan melakukan penyesuaian anggaran. “Kalau untuk bencana ada cadangan khusus,” tambahnya.
Situasi di Lapangan: Ribuan Warga Masih Mengungsi
Data BNPB per Senin (16 Agustus 2026) menunjukkan kondisi darurat di NTT. Sementara ini, ada 9.290 warga bertahan di titik-titik pengungsian pascagempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Angka ini menjadi indikator skala bencana yang memerlukan penanganan cepat dan terkoordinasi.
Kombinasi respons dari DPR, Kementerian Keuangan, dan BNPB mencerminkan upaya kolaboratif mengatasi dampak gempa. Dengan dana cadangan Rp5 triliun yang masih tersedia di BNPB dan rencana relokasi anggaran, pemerintah berkomitmen mendukung pemulihan wilayah yang terkena bencana alam terberat dalam beberapa tahun terakhir.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.