Pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027 membuka dua jalur bagi pegawai yang terdampak: beralih status dan mengikuti seleksi CPNS 2027. Kebijakan yang disepakati pemerintah dan DPR itu mencakup sejumlah profesi, bukan hanya guru.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan cakupan pengangkatan diperluas lintas profesi. Guru, dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis dan pelayanan termasuk dalam kelompok yang disebut.
“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu.”
Pemerintah dan DPR membahas penataan tenaga non-ASN dalam rapat koordinasi finalisasi di Kompleks Parlemen, Jakarta. Namun, pengalihan status itu tidak berarti seluruh pegawai otomatis menjadi PNS.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan pada 18 Agustus 2026 bahwa guru PPPK penuh waktu akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi PNS. Pendaftaran seleksi diperkirakan dibuka pada awal 2027.
Dengan demikian, peluang mengikuti seleksi CPNS yang disebut dalam pernyataan pemerintah secara khusus merujuk kepada guru PPPK penuh waktu. Informasi itu belum menetapkan bahwa semua profesi yang dialihkan otomatis mendapat jalur seleksi yang sama.
Seleksi CPNS juga merupakan proses terpisah dari perubahan status PPPK. Pemerintah masih perlu menentukan kebutuhan formasi, persyaratan pelamar umum, serta mekanisme seleksinya.
Pengalihan status dapat membawa perubahan langsung dalam urusan kerja dan penghasilan. Pemerintah menyatakan gaji guru PPPK penuh waktu akan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN, sedangkan penempatan guru akan ditata ulang berdasarkan kebutuhan nasional.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan mengatur penempatan serta redistribusi guru. Karena itu, perubahan status tak selalu berarti guru tetap mengajar di lokasi yang sama.
Di tingkat daerah, pemerintah masih menunggu aturan pelaksanaan dan teknis. Wali Kota Solo Respati Ardi menyebut kebijakan itu berpotensi meringankan APBD apabila gaji PPPK penuh waktu dibebankan kepada pemerintah pusat.
“Kalau (PPPK paruh waktu) jadi penuh waktu dan mekanismenya ditarik oleh pusat, sambil menunggu juklak juknisnya, itu sangat menguntungkan bagi daerah. Jika itu nanti diambil dari pusat,” ujar Respati.
Menurut Respati, profesi yang berpotensi tercakup di daerah antara lain Satpol PP, petugas damkar, dan tenaga pendidikan di sekolah negeri. Kepastian pelaksanaan dan pembiayaan masih menunggu petunjuk pemerintah pusat.
Bagi PPPK paruh waktu, dua hal yang perlu diperhatikan ialah proses pengalihan sesuai ketentuan dan pengumuman resmi seleksi CPNS. Pendaftaran CPNS 2027 diperkirakan mulai pada awal tahun, sementara tanggal dan mekanisme resminya masih perlu ditetapkan.
Ikuti Info CPNS & PPPK Terbaru: artikel terbaru dan arsip Info CPNS & PPPK Terbaru.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah