JAKARTA — Rupiah diprediksi masih bergerak di kisaran Rp 17.500-Rp 18.000 per dolar AS pada akhir 2026. Proyeksi itu disampaikan Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, di Jakarta, Selasa (18/8), saat pasar masih melihat penguatan rupiah belum cukup kuat untuk mengubah arah fundamental.
Prediksi ini penting karena menyentuh dua hal sekaligus: biaya impor dan ruang kebijakan moneter. Jika rupiah sulit bertahan di bawah Rp 18.000, tekanan pada kebutuhan valas bisa tetap besar, sementara pemerintah dan pelaku usaha mesti bersiap dengan kondisi eksternal yang belum benar-benar longgar.
Tekanan rupiah belum mereda
Rully mengatakan penguatan rupiah dalam beberapa waktu terakhir belum memberi sinyal perubahan fundamental ekonomi Indonesia. Ia tetap melihat mata uang Garuda berpotensi berada di rentang yang sama hingga tutup tahun.
“Ini masih di Rp 18 ribu, Rp17.500-Rp 18.000 sih,” ujar Rully saat Media Day Mirae Asset, di Jakarta, Selasa (18/8).
Menurut dia, Indonesia mengalami defisit dalam beberapa bulan berturut-turut. Di saat yang sama, harga minyak ikut naik lagi. Dua faktor itu membuat kebutuhan impor energi berpotensi membesar dan menekan neraca eksternal.
“Kalau kita lihat dua bulan berturut-turut kan mungkin kita trade defisit. Dengan minyaknya juga naik lagi kan. Ini kayaknya untuk external balance kita akan melemah,” katanya.
Rully menilai kondisi itu membuat rupiah sulit untuk bertahan secara berkelanjutan di bawah Rp 18.000. Tekanan tidak hanya datang dari sisi perdagangan, tapi juga dari permintaan dolar untuk kebutuhan bahan baku impor yang dipakai dalam program-program pemerintah.
Dampak ke konsumsi dan impor
Soal dampaknya ke masyarakat, Rully menyoroti konsumsi. Menurut dia, pembatasan pada Pertalite bisa ikut menekan daya beli bila beban biaya energi makin terasa di rumah tangga. Itu sebabnya, pelemahan rupiah bukan sekadar isu pasar valuta asing. Efeknya bisa merembet ke harga barang, biaya logistik, dan ruang belanja masyarakat.
“Cuma kalau dari sisi konsumsi, yang sebenarnya yang kita khawatirkan itu dari Pertalite sih. Kalau Pertalite makin dibatasin, itu mungkin impact ke daya beli masyarakat itu akan lebih rendah lagi,” ucap Rully.
Dalam kondisi seperti ini, pelaku usaha yang bergantung pada impor bahan baku juga bisa menghadapi biaya yang lebih tinggi. Bagi konsumen, tekanan itu biasanya terasa lewat harga barang yang lebih mahal atau ruang diskon yang makin sempit. Soal ini, arah rupiah menjadi indikator yang sangat dekat dengan kantong rumah tangga, meski pergerakannya sering dibahas di pasar keuangan.
BI diprediksi lebih pro-growth
Di tengah tekanan rupiah, perubahan kepemimpinan Bank Indonesia diperkirakan membawa warna kebijakan yang lebih pro-pertumbuhan. Rully melihat BI di bawah pimpinan Pejabat Sementara sekaligus calon tunggal Gubernur BI Destry Damayanti kemungkinan akan lebih mengakomodasi program pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“Kita lihat mungkin saat ini kebijakannya akan cenderung lebih bias ke pro-growth, kemungkinan dari Bank Indonesianya itu akan mengakomodasi program-program pemerintah, akan mengakomodasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lain-lain,” kata Rully.
Meski begitu, ia menegaskan arah yang pro-growth tidak otomatis berarti pemangkasan suku bunga akan berlangsung agresif. Ruang untuk menurunkan suku bunga dinilai masih terbatas, sementara risiko terhadap rupiah tetap harus dijaga.
“Jadi mungkin BI dalam mengeluarkan kebijakannya itu akan lebih ke non-interest rate, jadi di luar interest rate karena mungkin akan berbahaya buat rupiah kalau terlalu cepat,” ujarnya.
Bagi pasar, kombinasi antara rupiah yang masih rapuh, impor yang tetap tinggi, dan arah kebijakan BI yang lebih berhati-hati akan jadi penentu penting sampai akhir tahun. Mata uang domestik masih punya jalan yang menanjak.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.