Rupiah Diprediksi Sentuh Rp 17.500-18.000 per Dolar AS pada Akhir 2026

JAKARTA — Rupiah diprediksi masih bergerak di kisaran Rp 17.500-Rp 18.000 per dolar AS pada akhir 2026. Proyeksi itu disampaikan Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, di Jakarta, Selasa (18/8), saat pasar masih melihat penguatan rupiah belum cukup kuat untuk mengubah arah fundamental.

Prediksi ini penting karena menyentuh dua hal sekaligus: biaya impor dan ruang kebijakan moneter. Jika rupiah sulit bertahan di bawah Rp 18.000, tekanan pada kebutuhan valas bisa tetap besar, sementara pemerintah dan pelaku usaha mesti bersiap dengan kondisi eksternal yang belum benar-benar longgar.

Tekanan rupiah belum mereda

Rully mengatakan penguatan rupiah dalam beberapa waktu terakhir belum memberi sinyal perubahan fundamental ekonomi Indonesia. Ia tetap melihat mata uang Garuda berpotensi berada di rentang yang sama hingga tutup tahun.

“Ini masih di Rp 18 ribu, Rp17.500-Rp 18.000 sih,” ujar Rully saat Media Day Mirae Asset, di Jakarta, Selasa (18/8).

Menurut dia, Indonesia mengalami defisit dalam beberapa bulan berturut-turut. Di saat yang sama, harga minyak ikut naik lagi. Dua faktor itu membuat kebutuhan impor energi berpotensi membesar dan menekan neraca eksternal.

“Kalau kita lihat dua bulan berturut-turut kan mungkin kita trade defisit. Dengan minyaknya juga naik lagi kan. Ini kayaknya untuk external balance kita akan melemah,” katanya.

Rully menilai kondisi itu membuat rupiah sulit untuk bertahan secara berkelanjutan di bawah Rp 18.000. Tekanan tidak hanya datang dari sisi perdagangan, tapi juga dari permintaan dolar untuk kebutuhan bahan baku impor yang dipakai dalam program-program pemerintah.

Dampak ke konsumsi dan impor

Soal dampaknya ke masyarakat, Rully menyoroti konsumsi. Menurut dia, pembatasan pada Pertalite bisa ikut menekan daya beli bila beban biaya energi makin terasa di rumah tangga. Itu sebabnya, pelemahan rupiah bukan sekadar isu pasar valuta asing. Efeknya bisa merembet ke harga barang, biaya logistik, dan ruang belanja masyarakat.

“Cuma kalau dari sisi konsumsi, yang sebenarnya yang kita khawatirkan itu dari Pertalite sih. Kalau Pertalite makin dibatasin, itu mungkin impact ke daya beli masyarakat itu akan lebih rendah lagi,” ucap Rully.