JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwahandhi enggan menjawab tegas soal desakan agar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud mundur. Namun dia memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap semua jajarannya, termasuk performa individu para pejabat.
Desakan itu disampaikan anggota Komisi V DPR, Yasti Soepredjo Mokoagow, dalam rapat Rabu (19/8) lalu. Ia meminta Dirjen Masyhud bertanggung jawab penuh atas rentetan kecelakaan kapal laut dalam beberapa bulan terakhir.
“Nah, evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami,” kata Dudy usai rapat di kompleks parlemen.
Data Basarnas yang dirujuk Yasti menunjukkan angka yang mencolok. Sepanjang 2026 hingga 15 Agustus, tercatat 601 kecelakaan kapal. Dari jumlah itu, 3.607 orang menjadi korban, dengan 239 meninggal dunia dan 203 hilang.
Angka itu dalam kurun Januari hingga Agustus saja. Yasti menekankan tanggung jawab moral seorang Dirjen yang harus memiliki “budaya malu” dalam menghadapi krisis keselamatan pelayaran.
Audit Terhadap Empat Perusahaan Kapal
Merespons tekanan, Kemenhub akan melakukan audit mendalam terhadap empat perusahaan kapal yang mengalami insiden. Salah satunya KMP Mutiara Sentosa 2, kapal yang mengalami kecelakaan di perairan Madura, Jawa Timur.
Tujuan audit itu untuk memastikan apakah perusahaan-perusahaan tersebut telah mematuhi ketentuan keselamatan pelayaran yang berlaku. Dudy ingin mengetahui apakah ada kesalahan operasional bersifat ringan maupun berat.
“Dari situ kemudian kita akan temukan, apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang berat,” katanya.
Permainan Operator dan Pejabat
Dalam rapat, anggota Komisi V juga mengangkat dugaan adanya kolaborasi tersembunyi antara operator kapal dan pejabat terkait yang memicu insiden.
Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menekankan bahwa operator kapal sering melakukan pelanggaran sederhana namun fatal. Dia menyoroti praktik penambahan kursi di dalam kapal dan pembiarkan penumpang melebihi kapasitas resmi.
Lasarus menceritakan diskusinya dengan operator yang mengakui penumpukan kursi plastik tanpa penghitungan resmi. Kursi-kursi tambahan ini memungkinkan jumlah penumpang melampaui muatan kapal yang seharusnya.
“Ini hal yang sederhana pak, tapi konsekuensinya fatal,” intinya poin Lasarus dalam rapat.
Permintaan Santunan untuk Korban
Komisi V juga mewajibkan pemerintah memberikan santunan kepada keluarga korban kecelakaan kapal. Lasarus mengingatkan bahwa keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama negara, meski pengawasan transportasi laut bukan pekerjaan mudah.
Rapat yang melibatkan Kepala Basarnas, Kepala BMKG, dan Kepala KNKT itu menjadi forum untuk menekan pemerintah mengambil tindakan tegas. Kecelakaan kapal KMP Putri Yasmin, KMP Prince Soya, dan KMP Nurul Salsa juga menjadi fokus diskusi.
Kemenhub berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh dalam waktu dekat. Namun, keputusan final terkait posisi Dirjen Masyhud masih bergantung pada hasil audit dan evaluasi yang akan dilakukan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.