PPPK Paruh Waktu, Jenis Kepegawaian yang Enggak Jelas Konsepnya

JAKARTA — Status kepegawaian PPPK paruh waktu adalah anomali tersembunyi dalam birokrasi Indonesia. Guru-guru dengan status ini mendapat label ASN (Aparatur Sipil Negara), nomor induk pegawai, dan perlakuan kerja seperti rekan PPPK penuh waktu — padahal konsepnya fundamentalnya cacat.

Pemerintah dan DPR baru-baru ini mengeluarkan kesepakatan untuk mengangkat semua guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Selain itu, guru PPPK penuh waktu akan dibuka akses untuk mengikuti seleksi PNS juga di tahun yang sama. Dua langkah ini lahir karena benturan realitas dengan teori yang sudah berdiri lama.

Nama ASN, Beban Buruh

Istilah “paruh waktu” dalam konteks ketenagakerjaan Indonesia mengacu pada pekerja dengan durasi kerja di bawah jam kerja normal, konsekuensinya upah lebih rendah. Logika itu seharusnya berlaku juga untuk PPPK paruh waktu. Tapi nyatanya tidak begitu.

Guru PPPK paruh waktu yang mengajar di kelas mempunyai jam kerja persis sama dengan guru PPPK penuh waktu maupun PNS. Jam terbang mereka identik. Satu perbedaan: gaji mereka lebih rendah. Mereka juga memiliki Nomor Induk Pegawai dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), tanda mereka tercatat sebagai ASN.

Model ini menciptakan status yang janggal. PPPK paruh waktu bukan pekerja kontrak biasa yang bisa dirundingkan melalui hukum ketenagakerjaan. Tapi juga bukan ASN sejati yang menikmati kepastian karir PNS. Mereka berada di zona abu-abu — punya atribut birokrat, tapi perlakuan finansial buruh.

Menurut data Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, saat ini ada 231.246 guru PPPK paruh waktu dari total 955.245 guru PPPK secara nasional. Jumlah itu representatif — cukup besar untuk jadi masalah, tapi sempat terlupakan dalam diskusi kebijakan rutin.

Kesepakatan Alih Status: Solusi Terhadap Ambiguitas

Komitmen pemerintah mengangkat semua guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu sebenarnya pengakuan implisit bahwa status paruh waktu itu buntu. Tidak ada alasan objektif mengapa guru yang mengajar penuh harus mendapat gaji paruh.