BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menetapkan dua fokus utama untuk mengakselerasi pembangunan provinsi di usia ke-81: memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan merampingkan struktur birokrasi. Kedua target tersebut disampaikan saat peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat pada Rabu malam (19/8/2026) di Pasanggrahan Pancarasa, halaman Gedung Sate Bandung.
Dalam pidato di hadapan rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna, KDM mengatakan Jawa Barat memiliki potensi energi, pertanian, kelautan, geotermal, pembangkit listrik tenaga air dan surya, serta industri manufaktur yang tersebar luas.
“Karena kita memiliki seluruh potensi baik potensi energi, potensi pertanian, potensi kelautan, potensi geotermal, potensi pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, sampai dengan potensi industri dan industri manufaktur yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.
Namun potensi melimpah itu belum terdistribusi merata. Ada distorsi pembangunan antar kabupaten-kota dan ketimpangan dengan provinsi lain. Gubernur menekankan perlunya orkestrasi arah pembangunan dan pengelolaan anggaran yang ketat dari tingkat kepemimpinan provinsi.
Evaluasi Anggaran Jadi Kunci Orkestrasi
KDM menjelaskan anggaran tidak lagi bersifat administratif melainkan teknis, dengan prioritas memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu. “Evaluasi anggaran merupakan kunci dari orkestrasi pembangunan. Anggaran yang bersifat administratif sekarang sudah berubah menjadi bersifatnya teknis dengan memenuhi kebutuhan dasar dulu,” kata dia.
Sektor pendidikan menjadi fokus pertama. Rata-rata lama sekolah di Jabar masih rendah dan angka partisipasi pendidikan dasar 9 tahun belum optimal. Program penambahan ruang kelas baru dan perluasan beasiswa akan diprioritaskan untuk jenjang SD, SMP, SMA, hingga paket pendidikan A, B, dan C.
Mengatasi Disparitas Ekonomi Lintas Wilayah
Gubernur menyoroti kesenjangan ekonomi signifikan antar wilayah. Bekasi dengan upah tinggi berbeda jauh dengan Majalengka, Kuningan, dan Indramayu, meski standar hidup masyarakat ditetapkan sama oleh kebijakan nasional.
KDM mencontohkan kehidupan sehari-hari: masyarakat perkotaan membeli beras, sayuran, dan air; sementara masyarakat di Kuningan atau Majalengka memproduksi sendiri hasil panen, sayuran, dan air tanpa membeli.
“Orang perkotaan bayar kontrak, beli beras, beli makan jadi pendapatan besar, kalau di Kuningan atau Majalengka beras tidak beli karena panen sendiri, sayuran tidak beli air tidak beli sehingga tingkat pendapatan rendah tidak menjadi tolak ukur,” jelas KDM. Tantangannya adalah memastikan investasi terbesar Jawa Barat berimplikasi pada ketersediaan dan pengisian lapangan kerja di seluruh provinsi.
Peningkatan kualitas kesehatan juga masuk daftar layanan dasar prioritas. Tidak boleh ada perbedaan pelayanan kesehatan dari tingkat rujukan pertama di desa hingga rujukan ketiga.
Perampingan Birokrasi dan BUMD
Untuk mewujudkan efisiensi anggaran, Gubernur akan melakukan perampingan kelembagaan. Jumlah pegawai pemerintah Provinsi Jawa Barat harus disesuaikan dengan kebutuhan layanan dasar masyarakat yang sesungguhnya. Jabatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) akan dikurangi melalui konsolidasi: ada yang tetap, ada yang dua bergabung menjadi satu, bahkan ada yang tiga menjadi satu.
“Ini adalah jawaban terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efisien. Karena kita bicara tentang efisiensi, kita bicara tentang realokasi, kalau jumlah jabatan sangat banyak tetap akan mempengaruhi kekuatan fiskal,” ucap KDM.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga akan disederhanakan. Tidak ada lagi struktur direktur dan komisaris dalam jumlah berlebihan. BUMD diharapkan berkontribusi besar pada layanan publik, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, dan penguatan aset pemerintah.
Seluruh BUMD akan digabungkan dalam satu holding bernama BUMD Sanggabuana dan dikelola oleh orang-orang profesional melalui seleksi terbuka.
KDM menutup pidatonya dengan pernyataan tegas tentang komitmen di usia 81 tahun Jawa Barat.
“Untuk itu di usia 81 provinsi Jawa Barat ini, izinkan saya melakukan perubahan-perubahan mendasar untuk membangun profesionalisme dan postur pemerintahan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat, memiliki visi besar bagi kemampuan kemakmuran masyarakat, dan kemudian juga efisien dan secara bertahap menyelesaikan problematika kehidupan masyarakat secara terbuka,” katanya.
Langkah-langkah struktural ini disiapkan menjadi fondasi akselerasi pembangunan Jawa Barat dalam dekade mendatang.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.