“Orang perkotaan bayar kontrak, beli beras, beli makan jadi pendapatan besar, kalau di Kuningan atau Majalengka beras tidak beli karena panen sendiri, sayuran tidak beli air tidak beli sehingga tingkat pendapatan rendah tidak menjadi tolak ukur,” jelas KDM. Tantangannya adalah memastikan investasi terbesar Jawa Barat berimplikasi pada ketersediaan dan pengisian lapangan kerja di seluruh provinsi.
Peningkatan kualitas kesehatan juga masuk daftar layanan dasar prioritas. Tidak boleh ada perbedaan pelayanan kesehatan dari tingkat rujukan pertama di desa hingga rujukan ketiga.
Perampingan Birokrasi dan BUMD
Untuk mewujudkan efisiensi anggaran, Gubernur akan melakukan perampingan kelembagaan. Jumlah pegawai pemerintah Provinsi Jawa Barat harus disesuaikan dengan kebutuhan layanan dasar masyarakat yang sesungguhnya. Jabatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) akan dikurangi melalui konsolidasi: ada yang tetap, ada yang dua bergabung menjadi satu, bahkan ada yang tiga menjadi satu.
“Ini adalah jawaban terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efisien. Karena kita bicara tentang efisiensi, kita bicara tentang realokasi, kalau jumlah jabatan sangat banyak tetap akan mempengaruhi kekuatan fiskal,” ucap KDM.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga akan disederhanakan. Tidak ada lagi struktur direktur dan komisaris dalam jumlah berlebihan. BUMD diharapkan berkontribusi besar pada layanan publik, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, dan penguatan aset pemerintah.
Seluruh BUMD akan digabungkan dalam satu holding bernama BUMD Sanggabuana dan dikelola oleh orang-orang profesional melalui seleksi terbuka.
KDM menutup pidatonya dengan pernyataan tegas tentang komitmen di usia 81 tahun Jawa Barat.
“Untuk itu di usia 81 provinsi Jawa Barat ini, izinkan saya melakukan perubahan-perubahan mendasar untuk membangun profesionalisme dan postur pemerintahan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat, memiliki visi besar bagi kemampuan kemakmuran masyarakat, dan kemudian juga efisien dan secara bertahap menyelesaikan problematika kehidupan masyarakat secara terbuka,” katanya.
Langkah-langkah struktural ini disiapkan menjadi fondasi akselerasi pembangunan Jawa Barat dalam dekade mendatang.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.