Pertahanan Drone Jerman Kewalahan usai Insiden Leipzig

JAKARTA — pertahanan drone Jerman kembali dipertanyakan setelah tiga temuan drone di sekitar Bandara Leipzig/Halle pada Agustus memunculkan dugaan ancaman yang lebih besar dari yang diumumkan ke publik.

Media Jerman pada 25 Agustus melaporkan sebuah drone dan substansi yang menurut penilaian awal diduga sekitar 50 gram Hexogen ditemukan di sebuah ladang di luar area bandara. Temuan itu memicu spekulasi NDR, WDR, dan Süddeutsche Zeitung soal kemungkinan rangkaian aksi yang lebih luas, sementara Kantor Kejaksaan Federal mengambil alih penyelidikan.

Leipzig jadi alarm keras untuk pertahanan drone Jerman

Peristiwa di Leipzig/Halle langsung menyeret isu lama: bagaimana drone bermuatan bahan peledak bisa terbang tanpa hambatan dekat, atau bahkan ke sekitar, bandara besar dan tetap tak terdeteksi selama setidaknya beberapa jam. Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt menyebutnya sebagai skenario “serangan hibrida” yang diduga datang dari “kekuatan asing”.

Kanselir Friedrich Merz juga menegaskan pada sela retret kabinet federal di negara bagian Brandenburg bahwa, “Germany has increasingly come into the crosshairs of hybrid attackers.” Pernyataan itu datang beriringan dengan langkah pemerintah memperkuat perlindungan publik, termasuk peresmian pusat riset keamanan drone di Saxony-Anhalt yang tak jauh dari Leipzig dan Halle.

Masalahnya bukan cuma drone. Struktur komando ikut bermasalah

DW melaporkan, kelemahan pertahanan drone Jerman bukan hanya soal alat, tetapi juga soal pembagian kewenangan yang terpecah. Jika sebuah drone mencurigakan terbang di suatu tempat, urusan awal berada di kepolisian negara bagian. Jerman punya 16 otoritas kepolisian, satu untuk tiap negara bagian. Baru ketika drone bergerak di atas bandara besar atau fasilitas rel, polisi federal boleh turun tangan.

Situasi itu membuat respons harus diputuskan dalam hitungan menit. Di sektor ini, waktu sangat sempit. Sementara itu, pengawasan udara rendah belum solid.

Asosiasi Eropa untuk Penerbangan Nirawak sudah lama menyoroti titik lemah pertahanan drone Jerman, dan ketuanya Gerald Wissel mengatakan bahwa drone yang tampaknya bisa mencapai landasan bandara lalu ditemukan secara kebetulan menunjukkan inti masalahnya.

Asosiasi itu mendorong pemantauan ruang udara rendah secara real-time serta kewajiban pelacakan semua peserta ruang udara lewat ADS-L, sistem komunikasi radio yang membuat drone terlihat secara elektronik di wilayah udara.

Angka insiden naik, peralatan masih tertinggal

Data Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman atau BKA memperlihatkan skala masalah yang tidak kecil. Pada 2025, lembaga itu mencatat lebih dari 1.000 penerbangan drone mencurigakan. Penerbangan drone di atas bandara, pelabuhan, kawasan industri, hingga properti militer juga dilaporkan meningkat di berbagai wilayah Jerman.

Masalah serupa pernah muncul di Munich pada Oktober lalu ketika drone mengacaukan lalu lintas udara selama beberapa jam dan membuat banyak penumpang terlantar. Menurut pakar keamanan Nico Lange, Jerman belum punya perlindungan drone yang memadai di bandara.

“We do not possess the sensor networks and sensor beams needed to spot all types of drones, especially low-flying, slow drones,” katanya kepada DW.

Manuel Atug, juru bicara kelompok independen Arbeitsgruppe Kritische Infrastruktur, juga menilai banyak sistem yang dipasang di bandara masih sebatas sistem deteksi. “So far, they have not intercepted a single drone, and at some airports they have still not yet been put in place,” ujarnya kepada DW.

Soal uang, pasukan, dan tanggung jawab

Pemerintah Jerman sudah mencoba menambal celah itu. Pada Desember, Dobrindt meluncurkan Joint Counter Drone Center (GDAZ) di Berlin. Di sana, informasi dari polisi federal, polisi negara bagian, dinas intelijen, dan angkatan bersenjata dikumpulkan sepanjang waktu. Namun insiden Leipzig membuat pusat koordinasi baru itu tampak belum cukup bila drone berbahaya tak lebih dulu terdeteksi dan dicegat.

Interior Ministry menyebut rencana awal sebanyak 130 posisi personel di empat lokasi kini berubah menjadi 300 personel di delapan lokasi, dengan target hadir cepat dan fleksibel saat dibutuhkan.

Tapi Kementerian Pertahanan mengingatkan bahwa melindungi fasilitas sendiri, dengan “tens of thousands of kilometers of fencing,” saja sudah sulit. Menambah perlindungan 24 jam untuk infrastruktur sipil, kata juru bicaranya, akan menciptakan rasa aman palsu yang tak mungkin benar-benar diwujudkan.

Parlemen juga ikut menekan pemerintah. Irene Mihalic dari Partai Hijau menyebut, “The muddle over responsibilities in drone defense is a substantial danger to our domestic security,” menyoroti ruwetnya pembagian tugas yang membuat pertahanan drone Jerman lamban.

Di saat yang sama, kepolisian dan militer masih bergulat dengan batas hukum. Jerman baru mengubah undang-undang keamanan udaranya pada Maret agar Bundeswehr untuk pertama kalinya bisa menembak jatuh drone di luar wilayahnya sendiri demi mencegah “a particularly serious disaster.”

German Police Union atau GdP juga menilai sumber daya yang ada masih jauh dari cukup. Jochen Kopelke menyebut kondisi stasiun, bandara, dan kepolisian yang harus meminta dana, perubahan hukum, serta teknologi pertahanan terbaru sebagai hal yang “really disconcerting”.

Di Leipzig, satu drone, satu ladang, dan satu substansi yang diduga Hexogen sudah cukup untuk membuka kembali pertanyaan yang lebih besar: jika ancaman hibrida datang cepat, apakah Jerman bisa membalasnya secepat itu juga. Belum ada jawaban meyakinkan dari sistem yang sekarang dipakai.