Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membubuhkan tanda tangan di atas kertas komitmen yang menentukan nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Langkah tegas ini diambil di hadapan perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) saat mereka bertandang ke Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8). Dalam dokumen tertulis tersebut, pimpinan parlemen itu menjanjikan pengesahan aturan krusial ini paling lambat 15 Desember 2026.
Keputusan Dasco ini memicu perhatian luas, termasuk dukungan dari relawan LOGIS 08 dan berbagai elemen masyarakat sipil. Waktu memang terus berdetak. Rakyat menunggu aksi nyata di balik janji-janji legislasi yang selama ini sering kali tersendat di ruang-ruang komisi.
Sebuah Keberanian di Senayan
Ketua DPP KNPI, Muhammad Natsir, tidak menahan pujiannya. Baginya, apa yang dilakukan Dasco bukan sekadar seremoni penerimaan tamu yang berakhir dengan ramah tamah basa-basi. Natsir melihat adanya keseriusan yang jarang ditemukan dalam praktik politik praktis selama ini.
Natsir menegaskan, langkah mendengarkan keluh kesah rakyat hanyalah tahap awal. Ujian sesungguhnya terletak pada eksekusi kebijakan di lapangan. “Langkah Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi ini bukan sekadar formalitas.
Ini bentuk nyata dari komitmen,” ujar Natsir pada Jumat (28/8/2026). Ia bahkan berani menyebut Dasco telah mempertaruhkan jabatan demi memperjuangkan suara publik.
Bagi Natsir, keberanian seorang pimpinan Senayan untuk meneken komitmen di tengah gejolak demonstrasi adalah sejarah baru. Ia berharap preseden ini memicu pimpinan lain untuk lebih berani mengambil sikap. “Ini sejarah baru, pimpinan Senayan mengambil langkah berani,” imbuhnya dengan nada optimis.
Demonstrasi yang digelar AMPB di depan kompleks parlemen menjadi latar belakang kuat pertemuan tersebut. Massa datang dengan satu tuntutan utama: pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Mereka memandang RUU Perampasan Aset sebagai senjata pamungkas untuk memiskinkan koruptor, sekaligus mengembalikan uang negara yang selama ini raib digerogoti tikus-tikus kantor.
Mengembalikan Fungsi Wakil Rakyat
Momentum ini juga menjadi pengingat bagi publik mengenai apa sebenarnya fungsi utama seorang anggota dewan. Natsir menyoroti kecenderungan DPR yang kerap terjebak dalam formalitas birokrasi pemerintahan belaka, sehingga melupakan akar masalah yang dirasakan rakyat di akar rumput. Padahal, parlemen adalah muara dari setiap kegelisahan publik.
Catatan Natsir menunjukkan bahwa sebenarnya sudah ada beberapa aspirasi yang terakomodasi dengan cukup baik di gedung wakil rakyat tersebut. Isu-isu seperti nasib pekerja paruh waktu, kesejahteraan pengemudi ojek online, sampai isu-isu strategis lainnya perlahan mendapat perhatian. RUU Perampasan Aset kini diposisikan sebagai kelanjutan dari responsivitas DPR tersebut.
Peran regulasi ini amat vital. Tanpa hukum yang tajam untuk merampas aset hasil kejahatan, korupsi akan terus menjadi bisnis yang menggiurkan bagi para pelakunya.
Efek jera sering kali hanya berhenti di balik jeruji besi, sementara kekayaan hasil curian masih bisa dinikmati kerabat atau disimpan rapi dalam aset-aset tersembunyi. Negara perlu instrumen hukum yang mampu memulihkan kerugian keuangan negara secara cepat dan masif.
Kini, publik menunggu realisasi dari tanda tangan tersebut. Batas waktu 15 Desember 2026 menjadi garis finis yang harus dikejar oleh Dasco dan pimpinan DPR lainnya. Persoalan tata kelola negara yang bersih dari korupsi sistemik memang membutuhkan ketegasan. Publik tidak butuh janji manis di atas kertas; mereka butuh undang-undang yang sah dan segera dijalankan oleh aparat penegak hukum.
Setiap mata kini tertuju pada gedung parlemen. Apakah komitmen yang diteken di bawah tekanan massa ini akan konsisten berjalan di relnya, ataukah hanya akan menjadi dokumen lain yang menguap seiring pergantian musim politik. Dasco telah membuka pintu. Kini, publik menagih bukti bahwa kursi jabatan yang dipertaruhkan memang sepadan dengan perubahan hukum yang dijanjikan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.